Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT: Belum Ada Keputusan soal Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Negara

Kompas.com - 07/02/2020, 12:55 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius meluruskan kabar soal wacana pemerintah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi terduga teroris lintas batas negara atau Foreign Terrorist Fighter (FTF).

Ia menegaskan wacana tersebut tidak benar lantaran masih dalam kajian oleh sejumlah kementerian terkait.

Menurut Suhardi, beberapa waktu lalu, BNPT memperoleh informasi terkait keberadaan puluhan ribu mantan FTF di Suriah, di mana sekitar 600-an orang di antaranya merupakan WNI.

“Informasi ini kami peroleh dari saluran intelijen maupun badan-badan internasional. Ada tiga lembaga yang pegang informasi ini,” kata Suhardi di kantornya, Jumat (7/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim Bahas Pemulangan WNI Terduga Teroris Pelintas Batas

Selain BNPT, informasi tersebut juga dimiliki oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Kendati demikian, 600-an orang tersebut belum dapat dipastikan statusnya apakah benar-benar WNI atau tidak.

Dari informasi itu, ia menambahkan, BNPT kemudian membahasnya dengan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dan melibatkan sejumlah instansi terkait, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, hingga Kementerian Sosial.

“Kami paparan, kementerian terkait beri tanggapan,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Saring WNI Terduga Teroris Lintas Batas jika Dipulangkan

Meski demikian, Suhardi menegaskan, hingga kini belum ada keputusan apakah nantinya pemerintah akan memulangkan mereka atau tidak. Pasalnya, proses pemulangan ini bukanlah pekerjaan yang mudah.

“Nah sekarang masih kita bahas, sehingga belum ada sma sekali keputusan. Ini yang perlu saya luruskan dulu. Enggak gampang,” ujar dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tengah membentuk tim khusus yang membahas pemulangan warga negara indonesia (WNI) terduga teroris pelintas batas.

Tim tersebut diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius. Tim bertugas mengkaji perlu atau tidaknya WNI yang bergabung dengan kelompok terorisme di luar negeri untuk dipulangkan.

Baca juga: Pemulangan WNI Terduga Teroris Pelintas Batas, BNPT Sebut Bisa Belajar dari Jerman, Malaysia, dan Australia

Jika diputuskan untuk dipulangkan, tim itu juga akan menyiapkan mekanismenya.

"Sekarang dibentuk satu tim yang dipimpin Suhardi Alius, akan buat draf. Draf pertama jangan dipulangkan karena ini aturan hukum ini. Kalau aturan hukum sudah ada kita tunjukkan kalau belum ada dibuat aturan hukumnya," ujar Mahfud di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

"Kedua dipulangkan (disiapkan) dengan alasan ini, dasar hukum ini, deradikalisasinya dengan cara ini," lanjut dia.

Baca juga: Soal Pemulangan Terduga Teroris Lintas Batas, Komisi III Ragukan Program Deradikalisasi BNPT

Mahfud mengatakan, tim tersebut akan menyusun kedua opsi tersebut hingga April. Lalu, draf diserahkan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku koordinator penanganan terorisme di pemerintahan.

Setelah itu, Wapres akan membahas bersama Presiden Joko Widodo. Kemudian Presiden akan memutuskan apakah WNI eks ISIS akan dipulangkan atau tidak.

"Nanti bulan Mei atau Juni Presiden akan memutuskan salah satu diantara dua (opsi) draf ini," lanjut dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com