Dewas KPK Temui Mahfud MD, Minta Pendapat soal Penguatan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyampaikan, dalam pertemuan itu pihaknya meminta pendapat Mahfud untuk memperkuat kedudukan KPK, terlebih dengan adanya Dewas.

"Kami itu datang kepada beliau (Mahfud MD) untuk meminta pandangan pendapat tentang keberadaan dewas di KPK," ujar Tumpak seusai pertemuan.

Baca juga: Penjelasan Dewas KPK soal Izin Penyadapan, Penggeledahan hingga Evaluasi Pimpinan

"Banyak hal beliau sampaikan kepada kami untuk memperkuat kedudukan KPK di dalam pemberantasan korupsi khususnya dewan pengawas," tambahnya.

Kendati demikian, Tumpak tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pandangan dan pendapat dalam hal memperkuat KPK.

Tumpak berharap, dengan adanya pertemuan ini ke depannya Dewas bisa bekerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan undang-undang.

Dengan demikian, KPK dapat melaksanakan tugas dan wewenang dengan lebih akuntabel dan tanpa cela.

"Kami sudah menerima banyak masukan dari Pak Menko dan tentunya kami harapkan nanti kami bisa bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan undang-undang itu sendiri bagaimana kami bisa melakukan pengawasan," kata Tumpak.

Baca juga: Di Rapat Komisi III, Anggota Dewas KPK Jelaskan Mekanisme Izin Penyadapan

Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan, kedatangan Dewas KPK ke kantornya bertujuan untuk tukar informasi dan diskusi mengenai penguatan KPK dalam perang melawan korupsi.

"Saya kedatangan tamu-tamu terhormat dari Dewan Pengawas KPK untuk tukar informasi dan berdiskusi tentang penguatan KPK sebagai salah satu ujung tombak dalam perang melawan korupsi," kata Mahfud.

Baca juga: Staf Menkumham: Dewas KPK Tak Bertentangan dengan Hukum Antikorupsi

Mahfud juga menjelaskan, revisi undang-undang KPK yang dilakukan pemerintah dan DPR, bertujuan memperkuat KPK.

Selain itu, supaya lebih mudah dipahami secara hukum dan tidak dicurigai.

"Kita ingin KPK itu lebih kuat, tujuan UU itu adalah lebih kuat tetapi juga lebih mudah dipahami secara hukum dan tidak dicurigai sehingga ada dewan pengawas yang oleh Presiden dipilih, dari orang-orang yang kredibel dipercaya oleh masyarakat nama-nama dan orang yang di depan ini adalah nama-nama itu yang dipilih sendiri oleh Presiden," tutur Mahfud.