Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Pertimbangkan Evakuasi Seluruh WNI di China

Kompas.com - 03/02/2020, 20:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anung Sugihantono mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan evakuasi terhadap seluruh WNI yang berada di China.

Hal ini menyusul penetapan status siaga I penyebaran korona di seluruh provinsi di China.

"Yang sudah dipikirkan (untuk dievakuasi) adalah (WNI) yang ada di China. Karena China seluruh provinsinya sudah dinyatakan siaga I, " ujar Anung di Kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Masih Ada 3.000 WNI di China, Ini Imbauan Menhub

Saat ini, lanjut dia, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melakukan evakuasi untuk WNI di luar provinsi Hubei.

Sementara itu, saat disinggung tentang rencana mengevakuasi WNI dari negara-negara lain yang telah positif terpapar virus corona, Anung menyatakan belum ada rencana.

"Belum ada skenario itu. Kita belum melakukan atau belum ada pemikiran untuk evakuasi dari 23 negara yang terpapar," tambah Anung.

Sebelumnya, Pesawat Batik Air jenis Airbus 330-300 yang menjemput WNI di Wuhan, China telah tiba di Tanah Air, Minggu (2/2/2020) pagi.

Sebanyak 238 warga dipulangkan ke Tanah Air dalam penerbangan itu.

Namun jumlah ini berbeda dari rencana awal yang disampaikan.

Sedianya, pesawat berbadan besar ini disebut akan menjemput 245 WNI yang ada di Provinsi Hubei, China, dan sekitarnya.

Baca juga: Soal Nasib 3 WNI Tak Bisa Dievakuasi dari Wuhan, Ini Penjelasan Menkes

Berdasarkan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, 7 orang WNI tersebut memiliki alasan dan kendala masing-masing sehingga tidak ikut dipulangkan ke Indonesia.

"Pada proses menjelang kepulangan, terdapat 4 WNI yang memilih untuk tetap tinggal di Tiongkok karena alasan keluarga dan 3 WNI tidak dapat memenuhi persyaratan kesehatan untuk terbang," disebutkan dalam keterangan tertulis tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com