Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/02/2020, 14:34 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak "baper" terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Herman merespons anggapan SBY baper lantaran menanggapi kasus Jiwasraya dengan sebuah tulisan di Facebook.

"Kenapa selalu Pak SBY disebut "baper"? Padahal kalau melihat substansi yang dituangkan di dalam artikel itu, itu bisa ditangkap secara positif," ungkap Herman dalam acara diskusi di Warung Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020).

Baca juga: Ditarik dari KPK, Jaksa Yadyn Merasa Terhormat Tangani Kasus Jiwasraya

Dalam pandangannya, SBY berbicara karena masalah Jiwasraya menyangkut kerugian negara, yang berdasarkan penghitungan sementara Kejaksaan Agung sebesar Rp 13,7 triliun.

Maka dari itu, Herman menuturkan, kasus tersebut jangan dianggap enteng.

"Apakah ini bisa kemudian juga menjadi pemicu sistemik krisis ekonomi di indonesia? Ya ini peringatan, ini lampu kuning, jangan dianggap enteng," tuturnya.

Kemudian, hal lain yang menjadi perhatian adalah munculnya keresahan para nasabah Jiwasraya terkait pengembalian kerugian.

Lebih lanjut, Herman juga meminta agar kasus tersebut dibahas berdasarkan data. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar publik turut mengetahui kasus tersebut.

"Berbicara sesuatu hal harus berdasarkan terhadap data, kalau kemudian menyalahkan 10 tahun yang lalu tidak ada data, ya akhirnya kita ayo buka saja kepada publik,"

Sebelumnya, SBY buka suara perihal perkembangan terkini kasus dugaan korupsi di Jiwasraya lewat tulisan yang diunggah di akun Facebook resminya.

Ia merasa heran mengapa semua pihak menyalahkan pemerintahannya atas kasus tersebut.

SBY mengatakan, awalnya dia tidak merasa terusik dengan keberadaan kasus Jiwasraya.

Termasuk, ketika Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu.

Baca juga: Pembayaran Polis Nasabah Jiwasraya Diusulkan Tak Pakai APBN

Namun, SBY mulai merasa terusik ketika muncul upaya membangun opini bahwa kasus Jiwasraya terjadi di pemeritahannya.

SBY tidak menyangka isu kasus Jiwasraya malah dialihkan ke soal kinerja pemerintahan pada masa ia memimpin.

Dalam tulisannya itu, SBY juga menyarankan pemerintah melakukan 7 hal untuk penyelesaian kasus Jiwasraya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com