Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I Imbau Warga Natuna Tetap Tenang Atas Rencana Kedatangan WNI dari Wuhan

Kompas.com - 01/02/2020, 20:57 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengimbau masyarakat di Natuna, Kepulauan Riau tetap tenang atas dipilihnya Natuna sebagai lokasi karantina warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China.

Christina mengatakan, pemilihan Natuna sebagai tempat karantina, tentu telah melalui proses kajian mendalam sesuai standard yang ditentukan oleh World Health Organization (WHO).

"Percayakan sepenuhnya pada pemerintah bisa melakukan proses transit observasi ini secara profesional. Masyarakat perlu disampaikan juga bahwa yang dievakuasi ini adalah WNI yang semuanya sehat," kata Christina kepada wartawan, Sabtu (1/2/2020).

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Kedatangan WNI Wuhan ke Warga Natuna

Christina mengatakan, Komisi I terus memantau semua proses evakuasi dan berharap dapat berjalan dengan lancar sesuai Standard Operating Procedure (SOP).

Ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri, TNI-Polri, Kementerian Kesehatan serta pihak swasta yang ikut terlibat.

"Maka tentu saja, kita sama-sama berharap agar proses ini berjalan lancar selama keberangkatan sampai tiba di tanah air, baik melalui tempat transit di Batam, maupun saat tiba di tempat observasi di Kepulauan Natuna hingga kembali ke keluarga masing-masing," ujarnya.

Seperti diketahui, Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Wuhan, China, akan lebih dulu diisolasi di Natuna, Kepulauan Riau, untuk memastikan mereka sehat dan bebas dari virus corona.

Baca juga: Wabup Natuna: Kalau Terjadi Apa-apa dengan Masyarakat Kami Siapa yang Mau Bertanggung Jawab

Natuna terpilih sebagai tempat isolasi karena jauh dari permukiman penduduk.

"Kita memiliki tempat isolasi yang jauh dari penduduk dan yang terpilih adalah Natuna," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di saat melepas tim evakuasi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Natuna juga dipilih karena merupakan pangkalan militer yang memiliki fasilitas rumah sakit yang dikelola tiga matra TNI.

Natuna juga memiliki landasan pacu pesawat yang berdekatan dengan lokasi isolasi.

"Sehingga nanti saudara kita yg datang langsung turun dari pesawat masuk ke penampungan mereka. Mampu menampung sampai 300," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com