Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/02/2020, 11:47 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, rapat Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghasilkan dua opsi terkait pembayaran polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pertama, pemerintah melalui menteri BUMN akan melakukan pembayaran polis nasabah Jiwasraya pada akhir Maret 2020. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap.

"Kami kan sudah bertemu dengan pak Erick (Menteri BUMN) hari Rabu lalu ya. Beliau sudah berkomitmen Insya Allah Maret opsinya selesai dari pemerintah dan akhir Maret cicilan uang nasabah akan dilakukan," kata Andre kepada wartawan, Sabtu (1/2/2020).

Baca juga: Ditarik dari KPK, Jaksa Yadyn Merasa Terhormat Tangani Kasus Jiwasraya

Opsi yang kedua adalah Panja Komisi VI mendorong pemerintah untuk membayar polis nasabah, tanpa menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Andre Rosiade, dalam rapat Panja selanjutnya, Komisi VI akan mengundang pakar yang mampu menyampaikan solusi agar pembayaran polis nasabah tidak menggunakan dana APBN.

"Agenda selanjutnya ya pertama kami akan rapat internal. Nah kami akan undang tokoh pakar atau siapapun yang mampu memberikan kita ide untuk solusi tanpa APBN," ujar dia.

Mengenai skema pembayaran polis dari Menteri BUMN dengan recovery asset, Andre Rosiade mengatakan, Panja Komisi VI belum mengetahui secara detail nilai aset yang disita oleh Kejaksaan Agung.

Namun, ia meminta Menteri BUMN berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menghitung nilai aset yang disita sebagai salah satu opsi pembayaran klaim polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya.

Baca juga: SBY Minta Telusuri Dugaan Korupsi Jiwasraya untuk Pemilu, Ini Kata Kejagung

"Tapi yang pasti kita mendorong Kementerian BUMN berkoordinasi bekerja sama dengan kejaksaan agung untuk menghitung nilai realnya. Jadi banyak hal yang akan kita lakukan. Nanti dikombinasikan lah, bisa recovery asset, bisa opsi. Pokoknya kita dorong prioritaskan tanpa APBN," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, PT Asuransi Jiwasraya akan memulai melakukan pembayaran klaim polis kepada nasabahnya pada akhir Maret 2020.

Hal tersebut diungkapkan Erick saat menghadiri rapat panitia kerja (Panja) Jiwasraya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

"Kita akan berupaya selesaikan mulai pembayaran awal di akhir Maret, tapi kalau memang bisa lebih cepat kita coba lakukan," ujar Erick.

Namun, pembayaran tersebut bisa terlaksana jika para panitia kerja (Panja) menerima skema yang akan dilakukan Jiwasraya untuk membayar klaim kepada nasabahnya.

Baca juga: Kawal Kasus Jiwasraya, Parpol Pemerintah Pilih Panja agar Tak Gaduh

Cara pertama, yakni dengan pembentukan holding BUMN asuransi.

"Holding asuransi diharapkan dapat tingkatkan tata kelola asuransi baik, terutama terkait pengelolaan investasi, perhitungan actuarial product, fungsi compliance dan risk management yang saat ini terabaikan," kata Erick.

Langkah kedua yang disiapkan, yaitu recovery aset Jiwasraya. Saat ini, persoalan recovery asset tersebut tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung RI.

"Saya rasa yang penting dari Kejagung sudah bicara beberapa kali bagaimana ada harta-harta yang disita seperti sertifikat tanah yang jumlahnya hampir 1.400 sertifikat," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com