Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tenaga Medis Akan Ikut Diberangkatkan Jemput WNI di Wuhan

Kompas.com - 31/01/2020, 22:28 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam waktu dekat akan mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Wuhan, China.

Evakuasi ini menyusul merebaknya virus corona di Wuhan dan beberapa negara lainnya.

Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Wiendra Waworuntu, penjemputan 243 WNI ini akan didampingi oleh sejumlah tenaga medis dari Indonesia.

"Kurang lebih 20 (tenaga medis)," kata Wiendra di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: 100 Rumah Sakit Disiapkan untuk Sambut WNI yang Dipulangkan dari Wuhan

Menurut Wiendra, tenaga medis itu terdiri dari beberapa dokter, mulai dari dokter umum, dokter spesialis paru, hingga dokter obgyn. Ada pula petugas yang bertindak sebagai pengamanan.

Para tenaga medis ini nantimya bertugas untuk memeriksa kesehatan seluruh WNI yang dipulangkan.

Sama seperti WNI yang dipulangkan, para petugas yang ikut menjemput para WNI ini akan dikarantina begitu tiba di Indonesia.

Karantina akan dilakukan selama 14 hari dan dengan pemantauan kesehatan yang ketat.

"Selama di karantina harus ada perawat, dokter spesialis paru, petugas jiwa kesehatan yang mengontrol olahraga, ada diatur gizinya," ujar Wiendra.

Hingga saat ini, kata Wiendra, pemerintah belum memutuskan lokasi karantina bagi para WNI yang dipulangkan dari Wuhan.

Namun, ia memastikan, karantina tidak dilakukan di rumah sakit. Lokasi yang disiapkan untuk karantina adalah bangunan yang dipastikan nyaman dan aman.

"Yang jelas kami telahmelakukan skenario karantina yang telah menjadi standar prosedur," kata dia.

Pemerintah berencana memulangkan para WNI yang kini masih berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Koordinasi melalui jalur diplomasi pun dilakukan antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Luar Negeri China, agar rencana evakuasi tersebut dapat segera dilaksanakan.

"KBRI juga terus berkoordinasi dengan Kemlu China dan pemerintah Provinsi Hubei untuk akses bantuan logistik dan upaya pemulangan WNI ke Tanah Air," demikian bunyi keterangan tertulis resmi yang dikeluarkan Kemenlu, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Menlu Bertemu Duta Besar China, Pastikan Persiapan Evakuasi WNI Sesuai Prosedur

Saat ini, ada 243 WNI yang berada di Provinsi Hubei yang tersebar di tujuh lokasi termasuk di Kota Wuhan.

KBRI pun terus memantau guna memastikan kondisi WNI di Wuhan dalam keadaan baik, serta kebutuhan hidup sehari-hari masih terpenuhi.

Selain itu, KBRI  membentuk posko di Kota Changsa, kota yang terdekat dengan Hubei, untuk mempermudah pemantauan dan penyampaian bantuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com