Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kereta Ma'ruf Amin Ganggu Jadwal KRL, Jubir Wapres Minta Maaf

Kompas.com - 31/01/2020, 13:43 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terganggu oleh kereta VVIP yang melintas setelah mengantar Wapres Ma'ruf Amin kunjungan kerja.

Permohonan maaf ini disampaikan setelah viralnya video yang menunjukkan kereta itu melintas di Stasiun Tanah Abang pada jam pulang kerja.

Kereta tersebut disoraki banyak penumpang yang tengah menunggu datangnya KRL. Kereta Ma'ruf membuat jadwal KRL diundur. 

Baca juga: KAI: Tidak Ada Wapres Maruf dalam Kereta yang Disoraki Calon Penumpang

"Sebagai jubir (Wapres), minta maaf. Minta maaf kepada rakyat yang merasa terganggu," ujar Masduki saat dihubungi wartawan, Jumat (31/1/2020).

Masduki mengakui, kereta tersebut memang telah membawa rombongan Wapres dan sejumlah menteri ke Lebak, Banten.

Menteri-menteri yang ikut serta antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Saat melintasi Stasiun Tanah Abang dan disoraki, di dalam kereta tersebut tidak ada penumpang.

Wapres Ma'ruf Amin dan rombongan telah turun di Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, perjalanan rombongan VVIP seperti presiden dan wapres kerap mengganggu kenyamanan publik.

Bukan hanya saat menggunakan kereta, melainkan pada saat presiden dan wapres menumpang kendaraan roda empat.

"Presiden/Wapres naik kendaraan biasa saja, pulang dari Halim Perdanakusuma ke kediamannya, rakyat yang ada di jalan pasti terganggu. Ketika naik pesawat di bandara yang sifatnya komersial pasti mengganggu penerbangan. Itu sama. Tidak hanya kereta," terang Masduki.

Masduki mengatakan, itu tidak sengaja dilakukan untuk mengganggu masyarakat.

Baca juga: Klarifikasi Jubir Wapres: Yang Disoraki Itu Kereta Kosong...

Namun, untuk menjalankan prosedur tetap pengamanan presiden dan wapres yang diatur undang-undang (UU) .

"Makanya saya bilang, karena ini di satu sisi menjalankan tugas kenegaraan, ada UU yang harus dilaksanakan seperti itu," kata dia. 

"Jadi ini sedang melaksanakan tugas negara, bahwa ada rakyat yang terganggu tidak hanya naik kereta, naik kendaraan biasa pun, rakyat distop di jalan itu juga terganggu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com