Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Kompas.com - 28/01/2020, 00:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan perlu ada desain besar (grand design) untuk memajukan sektor pertanian di Indonesia.

Menurut Tito, sektor pertanian tidak bisa ditinggalkan meski masyarakat sudah memasuki transformasi ekonomi ke bidang industri dan jasa.

"Indonesia saat ini sedang berupaya keras melakukan transformasi ekonomi ke sektor berbasis jasa, industri manufaktur dan teknologi informasi. Dalam transformasi ini, sektor pertanian tidak boleh ditinggalkan," ujar Tito dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Jakarta seperti dikutip dari keterangan pers Kemendagri, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Mendagri Sebut Pertanian Salah Satu Prioritas Pembangunan 2019-2024

Tito mengingatkan, sektor pertanian masih merupakan domain utama penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Bahkan sangat strategis karena menyangkut suplai kecukupan bahan pangan pokok.

Tito membandingkan kondisi Indonesia dengan Selandia Baru yang juga merupakan negara agraris. Di Selandia Baru, pertanian justru menjadi penopang utama GDP masyarakat.

Sebab, kata Tito, di Selandia Baru kemajuan sektor manufaktur bisa berjalan beriringan dengan sektor pertanian dan peternakan.

"Adopsi teknologi, sistem pembibitan dan distribusi sektor pertanian di sana sangat terintegrasi maju. Ini berkat adanya grand design transformasi ekonomi yang memberi nilai tambah secara progresif ke petani dan sektor pertanian," tutur Tito.

Baca juga: Mentan: Kita Harus Kelola Pertanian Berbasis Artificial Intelligence

 

Karena itu, Kemendagri siap mendukung penuh langkah Menteri Pertanian untuk mengelola pertanian dari sektor bawah.

Contohnya, jika Indonesia ingin bisa berswasembada beras, bawang, jagung dan sebagainya.

Meski demikian, kebijakan tersebut perlu diharmonisasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Namun juga harus diperhatikan agar ada sinkronisasi, bukan hanya antar Pusat- Daerah. Sinkronisasi antar kementerian dan lembaga, seperti Menteri Pertanian- Menteri Perdagangan- Bulog. Agar benar benar berorientasi menjaga produksi dan jalur distribusi guna menjaga supply-demand pasar demi kepentingan bangsa dan utamanya petani," tambah Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com