Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kerukunan Umat Beragama jadi Kunci Pembangunan Nasional

Kompas.com - 24/01/2020, 21:55 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa kerukunan umat beragama menjadi kunci untuk membangun kerukunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf ketika bertemu dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Istana Presiden Yogyakarta, Jumat (24/1/2020).

"Kalau ini (kerukunan umat beragama) terganggu, maka kerukunan nasional akan terganggu. Karena itu kerukunan umat beragama adalah kunci," ujar Ma'ruf dikutip dari siaran pers Wapres RI, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Potret Kerukunan Beragama di Maumere, Orang Muda Katolik Ikut Jaga Shalat Id

Ma'ruf mengatakan, Indonesia yang beragam ras, etnis, dan agama sejak dulu bisa bersatu dan bersepakat sehingga lahirlah Pancasila yang mampu dikawal hingga saat ini.

Oleh karena itu, ia menginginkan agar kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air menjadi contoh bagi negara lain.

"Kita ingin Indonesia menjadi model. Bagaimana menjaga kedamaian, solidaritas, demokrasi, di dunia ini," kata dia.

Baca juga: Menko Polhukam Akui Indeks Kerukunan Beragama di Indonesia Menurun, Ini Sebabnya...

Ia pun berharap FKUB dapat memberikan stimulasi bagi masyarakat untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kesempatan itu, Ma'ruf juga memaparkan empat bingkai yang harus diperkuat untuk menjaga kerukunan nasional.

Baca juga: Yenny Wahid: Kepala Daerah Berperan Besar Ciptakan Kerukunan Beragama

Dihadapan para majelis tokoh lintas Agama se-DIY, Wapres juga memaparkan empat bingkai yang harus diperkuat untuk menjaga kerukunan nasional.

Keempat bingkai itu adalah bingkai politik, yuridis, sosiologis, dan teologi.

Bingkai politik yang dimaksud adalah kesepakatan atau konsensus nasional. Sedangkan bingkai yuridis adalah penegakan hukum dalam rangka memperkuat aturan yang bisa mencegah rusaknya keutuhan bangsa.

Sementara bingkai sosiologis, yaitu kearifan lokal dan bingkai teologi dimaksudkan agar setiap agama membangun teologi kerukunan bukan teologi konflik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com