BNPB: 17.556 Pengungsi di Kabupaten Bogor, 1.776 Pengungsi di Lebak

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap data pengungsi di Kabupaten Lebak, Banten dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat usai banjir bandang beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo mengatakan, sampai hari ini (24/1/2020) tercatat 17.556 pengungsi di Kabupaten Bogor.

"Pengungsi untuk di Bogor itu masih ada 17.556 orang pengungsi yang tersebar di 33 titik," kata Agus di Graha BNPB, Jumat (24/1/2020).

Sedangkan, jumlah pengungsi di Kabupaten Lebak sampai dengan tercatat 1.776 pengungsi.

"Yang di Lebak sama tapi enggak sebanyak di Bogor. Di Lebak ada 1.776 pengungsi tersebar di enam titik," ucapnya.

Baca juga: Ini Hasil Rapat soal Rekonstruksi Bencana Lebak dan Bogor

Agus menjelaskan, mengapa jumlah pengungsi di Bogor lebih banyak dibanding Lebak.

Di antaranya karena banyak rumah penduduk yang rusak, tambang liar, hingga rumah yang berada di daerah rawan bencana.

"Jadi masih banyak disana karena rusak parah daerahnya. Ada banyak tambang liar, ada juga orang orang yang tinggalnya di daerah bahaya yang kemarin banyak tergusur kena longsor salah satunya. Ini masih proses kita posisinya di pengungsian," ujar dia.

Dia belum bisa memastikan kapan penanganan pasca-bencana di Bogor dan Lebak bisa selesai.

Semua itu, kata Agus, tergantung kondisi di daerah tersebut.

"Estimasinya kan tergantung masalah disana. Ini masalahnya kan kalau berhenti, nah kalau hujan terus kan bisa tambah parah," tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Lebak Diminta Tetap Gelar Sekolah di Pengungsian

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Selasa (21/1/2020), menggelar rapat bersama Bupati Lebak dan Bupati Bogor.

Rapat yang digelar di kantor Muhadjir itu membahas pemulihan lahan dan relokasi penduduk setelah bencana banjir bandang di wilayah Lebak, Banten dan Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

"Jadi ini sudah rapat kedua kalinya di Kemenko PMK sesuai tugas dari Kemenko PMK kan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sesuai dengan arahan Bapak Presiden supaya dipercepat untuk pemulihan kondisi yang menjadi sumber bencana," kata Muhadjir usai rapat.