Wapres: Realisasi Omnibus Law Tergantung DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, realisasi omnibus law sangat tergantung dengan pembahasan di DPR.

Padahal, omnibus law menjadi salah satu target dalam 100 hari kerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.

"Ya itu kan keinginan (rampung dalam 100 hari kerja) maksudnya supaya cepat, tapi realisasinya kan tergantung pembicaraan di DPR," kata Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Secara pribadi, Ma'ruf mengaku ingin omnibus law yang sudah direncanakan itu bisa rampung secepatnya.

Baca juga: Polemik dan Klarifikasi Pemerintah soal RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Terutama, kata dia, hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi kendala dan hambatan dalam investasi dan tenaga kerja.

"Saya sih mengharapkan kalau cepat (omnibus law selesai) bagus. Artinya kita sudah mengantisipasi hal-hal yang selama ini jadi hambatan, terutama dalam proses investasi, tenaga kerja, perpajakan dan sebagainya," kata Ma'ruf Amin.

Namun, kata dia, hal tersebut sangat tergantung dengan proses yang sedang berlangsung di DPR saat ini.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah selalu mendengar masukan dari berbagai pihak serta melakukan dialog dengan berbagai pihak untuk penyusunan draf omnibus law ini.

Misalnya terkait omnibus law yang tengah digodok, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Pemerintah berkomunikasi dengan pihak seperti buruh, pengusaha, dan pihak lain yang terlibat.

"Jadi penyusunan itu didasari kesepakatan-kesepakatan sehingga tidak menimbulkan reaksi," ucapnya.