Menko PMK Akan Perbaiki Standar Pelayanan Kelas BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengaku akan memperbaiki pelayanan kelas peserta BPJS Kesehatan.

Perbaikan kelas tersebut salah satunya dengan membatasi pembiayaan pengobatan penyakit yang dilayani oleh BPJS Kesehatan.

"Nanti akan kami benahi soal standar, standar dari kepesertaan," kata Muhadjir di Kementerian PMK, Selasa (22/1/2020).

"Standar kelas dan juga cakupan layanan maksimum, sehingga tidak semua jenis penyakit kasus harus di-cover oleh BPJS," ucap Muhadjir Effendy.

Baca juga: Menko PMK Tegaskan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tetap Naik

Menurut Muhadjir, BPJS kesehatan bermasalah karena semua jenis penyakit ditanggung pemerintah.

Padahal, lanjut dia, standar penanggungan kesehatan oleh pemerintah di dunia tidak seperti itu.

"Universal coverage di seluruh dunia itu ada standar maksimumnya. Tidak semua penyakit harus ditanggung sepenuhnya oleh negara," ucap Muhadjir.

Baca juga: Fraksi PKS Usul Interpelasi tentang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Meski begitu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga tidak ingin ada hak ekslusivitas dalam kelas BPJS.

Dia ingin semuanya diperlakukan sama.

"Yang akan kami benahi tentang kelas pelayanan, misalnya tidak boleh lagi karena kan ini tidak boleh ada hak eksklusif. Nanti akan kita diskusikan karena untuk standar itu," ujarnya.

"Dengan DJSN, kemenkes, BPJS akan kita koordinasikan lagi. Saya minta secepat nya saya minta minggu ini sudah clear soal dua itu," ucap Muhadjir.

Baca juga: Menko Muhadjir Imbau Peserta BPJS Kesehatan Tak Turun Kelas

Sebelumnya, Muhadjir menegaskan, iuran BPJS Kesehatan kelas akan tetap naik meskipun Komisi IX DPR menolak kenaikan tersebut.

"Ya tetaplah (naik), bukan naik itu tapi disesuaikan. Itu kan Undang-undang, kan kota tidak mungkin," kata Muhadjir di Kementerian PMK, Selasa (22/1/2020).