Ketua KPU: Ada Pemda Pangkas Anggaran Pilkada Tanpa Libatkan Penyelenggara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, ada sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang memangkas anggaran tanpa melibatkan penyelenggara Pilkada 2020.

"Memang ada beberapa (pemangkasan) yang diputuskan tanpa melibatkan KPU (daerah), teetapi ada juga yang meminta atau mengajak KPU (daerah) untuk membahas," ujar Arief ketika dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (21/1/2020).

Menurut Arief, dalam memangkas atau merasionalisasi anggaran pilkada ini, seharusnya pemerintah daerah membicarakannya dengan KPU.

Soal poin pembiayaan apa yang dipangkas dan berapa besarannya juga harus dipastikan bersama penyelenggara dan pengawas pemilu. 

"Iya, harus dibicarakan bersama. Di item yang mana yang bisa dikurangi, berapa besar yang masih bisa dirasionalisasikan," ucap Arief.

"Kesepakatan anggaran (pilkada) sudah ditandatangani, lalu tiba-tiba minta rasionalisasi. Kan mengubah anggaran itu juga butuh proses, karena yang sudah ditandatangani itu dilaporkan sudah dianggarkan, sudah ada kode rekeningnya," kata dia.

Baca juga: Ketua KPU: Pemangkasan Anggaran Jangan Sampai Ganggu Substansi Pilkada

Arief lantas menyampaikan, KPU pusat telah menerima beberapa laporan pemangkasan anggaran pilkada dari KPU daerah.

Namun, KPU daerah tidak bisa menjelaskan pemangkasan anggaran menyasar kepada poin pembiayaan apa saja.

"Mengurangi itu harus diuraikan. Mana yang dikurangi, kenapa dikurangi di bagian itu. Begitu maksud saya," kata Arief.

Meski demikian, dia menilai, pemangkasan anggaran pilkada bukan merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan.

Arief hanya menekankan, pemangkasan anggaran harus jelas perincian dan prosesnya.

Menurut dia, hingga saat ini belum semua daerah penyelenggara Pilkada 2020 melaporkan pemangkasan anggaran yang terjadi.

Arief menyebut, baru dua daerah yang melaporkan pemangkasan anggaran ke KPU.

Sebelumnya, Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi mengungkapkan adanya pemangkasan anggaran pelaksanaan pilkada 2020 di sejumlah daerah.

Sebab, sejumlah pemda tidak memiliki anggaran yang cukup.