DPR Pertanyakan Tanggung Jawab Dewan Pengawas TVRI

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, Dewan Pengawas (Dewas) TVRI telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai komponen manajemen sebuah perusahaan berpelat merah.

"Selama ini kan yang dipilih oleh komisi I dan diangkat oleh presiden itu Dewas, tapi yang diajak rapat, yang bertanggung jawab terhadap anggaran itu adalah direksi," ujar Sukamta di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Sukamta menyebut, persoalan di TVRI terjadi salah satunya karena adanya permasalahan pada langkah kerja Dewas TVRI.

Sebab, selama ini manajerial yang diterapkan kerap mengabaikan peran dan tanggung jawab.

Hal itu terbukti dari peran Dewas KPK yang melimpahkan tanggung jawabnya kepada direksi.

"Mestinya yang diangkat Komisi I itulah yang dimintai pertanggungjawaban, bukan seperti sekarang. Yang diangkat tidak dimintai pertanggungjawaban, yang tidak diangkat dimintai pertanggungjawaban," kata Sukamta.

Baca juga: Usai Pemecatan Helmy Yahya, Gedung TVRI Dipasang Kain Hitam

Menurut Sukamta, apa yang dilakukan Dewas menjadi preseden buruk TVRI sendiri.

Sebab, Dewas seolah-olah memotong perannya dan melemparkannya ke direksi sebagai pemintas ketika berhadapan dengan DPR.

"Kan membuat seolah-olah direksi itu bisa mem-bypass dewas, sepanjang Komisi I oke. Saya kira itu menjadi preseden yang tidak bagus karena kan ini bukan konflik yang pertama," kata Sukamta.

Ia juga mengatakan, Komisi I dalam waktu dekat akan memanggil Dewas TVRI. Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan evaluasi pada elemen mana yang akan dilakukan.

"Kita lihat saja skala evaluasinya. Mudah-mudahan ke depan ada pembenahan model pengelolaan manajemennya," kata Sukamta.

Sebelumnya, Helmy Yahya yang juga dikenal sebagai presenter di televisi resmi dicopot sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI oleh Dewan Pengawas LPP TVRI pada Kamis (16/1/2020).

Tak terima atas keputusan tersebut, Helmy Yahya pun angkat suara dengan menggelar jumpa pers di kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/1/2020).

Helmy menyampaikan surat pembelaan setebal 1.200 halaman bersama jajaran kuasa hukum Chandra Marta Hamzah.

Baca juga: Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Salah satu poin yang menjadi polemik pencopotan Helmy Yahya dari bangku Direktur Utama TVRI adalah pendanaan penayangan Liga Inggris.

Poin itu disebut-sebut belum dilaporkan Helmy Yahya kepada pihak Dewan Pengawas.

Akan tetapi, Helmy Yahya bersuara bahwa telah melaporkan pembiayaan tayangan Liga Inggris itu pada Dewan Pengawas TVRI.