Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Kompas.com - 20/01/2020, 17:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, masyarakat harus diberi edukasi untuk menyikapi kemunculan "kerajaan-kerajaan" baru.

Hal ini dilakukan supaya keberadaan Keraton Agung Sejagat (KAS), Sunda Empire hingga Kesultanan Selaco tidak membingungkan masyarakat.

"Masyarakat kita ini harus diberi wawasan, pendidikan bahwa jangan mudah percaya hal-hal seperti itu, " ujar Bahtiar ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Ganjar Jawab Pesan Ratu Keraton Agung Sejagat dengan 3 Pertanyaan Ini

Dia melanjutkan, sistem kerajaan di daerah memang diakui dalam ketatanegaraan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menghargai adat istiadat masyarakat lokal.

Namun, Bahtiar mengkritisi kemunculan kerajaan-kerajaan baru yang muncul tiba-tiba.

"Tapi ini kan aneh-aneh timbulnya sekarang. Kemarin-kemarin ke mana saja gitu," lanjut dia.

Saat ini, lanjut Bahtiar, Kemendagri telah mengecek kemunculam kerajaan-kerajaan baru itu lewat koordinasi dengan Kesbangpol setempat.

Kemendagri menyerahkan temuan yang ada kepada aparat kepolisian.

Lebih lanjut, Bahtiar menjelaskan jika kerajaan yang ada dimaksudkan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) tentu diperbolehkan.

Namun, keberadaannya tetap harus menyesuaikan aturan hukum yang berlaku di Indonesia maupun di daerah.

"Mau organisasi kebudayan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial boleh saja, tapi lebih disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Kalau kegiatan sosial ya harus kegiatannya sosial, " ungkapnya.

"Itu (kerajaan) malah dibungkus kegiatan sosial tetapi mungkin nanti ada soal penipuan, ada soal pidana dan seterusnya. Jadi indikasinya ada penyelahgunaan berorganisasi dibungkusnya soal-soal kebudayaan," tambahnya.

Kasus terkait Keraton Agung Sejagat atau KAS baru-baru ini menghebohkan publik.

KAS sempat membuat geger setelah Toto Santosa yang mengaku Raja dan Fanni Amanadia sebagai Permaisuri mengadakan konfrensi pers di bangunan keraton baru mereka yang belum sepenuhnya jadi.

Melalui pernyataannya, Toto mengklaim bahwa KAS memiliki kekuasaan yang luas. Pentagon, Amerika Serikat bahkan disebutnya berada di bawah kendalinya.

Baca juga: Sunda Empire, Keraton Agung Sejagat, Dongeng Lama Harta Bank Swiss yang Terus Terulang

Belum ada sepekan kasus Toto mencuat ke permukaan, publik kembali dibuat heboh dengan munculnya Sunda Empire atau kekaisaran Sunda. Jika KAS berada di Purworejo maka Sunda Empire berada di Bandung.

Setelah ramai fenomena kedua kerajaan itu, kini muncul sebuah kerajaan di Tasikmalaya bernama Kesultanan Selaco.

Berbeda dari Keraton Agung Segajat dan Sunda Empire di Bandung, keberadaan Kesultanan Selaco alias Selacau Tunggul Rahayu di Kecamatan Parung Ponteng selama ini bisa berdampingan dengan masyarakat sejak 2004.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com