Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kompas.com - 20/01/2020, 17:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, pihaknya mendukung upaya sinergi pengawasan perbatasan yang kerap menjadi jalur penyelundupan narkotika.

Hal tersebut disampaikan seusai pertemuan antara Mendagri Tito Karnavian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kantor Kemendagri, Senin (20/1/2020).

"Kami mendukung usulan Pak Kepala BNN dan tim supaya nanti ada sinergi bagaimana lembaga-lembaga terkait di Pos Lintas Batas Negara itu bisa menjadi tim yang terpadu (dalam mengawasi peredaran narkoba)," ujar Bahtiar.

Baca juga: BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

Kemendagri menyatakan dukungan penuh terhadap program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Pak Mendagri menyambut baik kunjungan dari Pak Kepala BNN beserta jajaran, saya kira ini hubungan yang sangat baik, dan Mendagri mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan Pak Kepala BNN soal rencana aksi terpadu tadi, rencana aksi daerah dalam hal P4GN,” kata Bahtiar.

Baca juga: Bertemu Mendagri, Kepala BNN Bahas Asesmen Pengguna Narkoba

Sebelumnya, Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mengatakan, pihaknya melaporkan potensi penyelundupan narkoba lewat daerah perbatasan saat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (20/1/2020).

Utamanya, penyelundupan narkoba lewat jalur laut.

"Yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana kita menghadapi serangan narkoba dari luar negeri. Bagaimana yang paling penting (menjaga) daerah kita, terutama wilayah laut yang 80 persen transportasi narkoba itu masuk melalui sana," ujar Arman di Kantor Kemendagri.

"Nah, ini yang kita bicarakan. Jadi kalau disampaikan tadi perbatasan, bukan hanya line border-nya, tetapi juga sea port border yang harus kita awasi," lanjut Arman.

Baca juga: BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

 

Karena itu, kata Arman, pemerintah saat ini fokus untuk mengawasi secara ketat sejumlah daerah perbatasan prioritas.

Misalnya, daerah pantai timur Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Lampung.

"Terus ke atas ke arah Kalimantan, Riau, Kepulauan Riau. Nah, ini adalah perbatasan yang sangat rawan yang kita anggap daerah merah. Ini yang menjadi prioritas kita," ungkap Arman.

"Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan TNI AL, Bakamla, KKP, kepolisian, juga stakeholder yang lain, termasuk para nelayan kita," lanjut dia.

Baca juga: Jelang Pemindahan Ibu Kota, BNN Antisipasi Masuknya Jaringan Narkoba

 

Arman menambahkan, serangan penyelundupan narkoba dari luar negeri diperkirakan belum akan mereda.

"Kalau kita tidak waspada maka semua yang sudah kita lakukan menjadi percuma karena narkoba adalah salah satu musuh kita bersama. Kita perlu menyinergikan pengawasan di wilayah perbatasan untuk melindungi masyarakat kita dari narkoba yang datang dari luar negeri," tuturnya. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com