Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Gelar Konvensi untuk Jaring Bakal Calon Wali Kota Tangsel

Kompas.com - 19/01/2020, 11:34 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyelenggarakan konvensi dalam menjaring kandidat calon Wali Kota Tangerang Selatan.

"Semoga dengan maraknya informasi mengenai konvensi PSI ini, masyarakat dapat antusias mengikuti tahapannya. Juga bisa memperhatikan dengan seksama materi apa yang dibawakan tiap-tiap kandidat," kata politikus PSI, Kokok Herdhianto Dirgantoro di BSD City Tangerang Selatan, Jawa Barat, Minggu (19/1/2020). 

Kokok berharap, melalui konvensi ini warga Tangsel sungguh-sungguh memperhatikan rekam jejak, program yang masuk akal, dan bagaimana mencapai tujuan sesuai visi yang dibuat para caleg.

"Konvensi PSI ini membuka kesempatan yang sama untuk semua kandidat menjelaskan program-programnya. Masyarakat bisa menilai apakah programnya hanya sekadar janji di awang-awang atau sesuatu yang masuk akal untuk dikerjakan dan memiliki dampak nyata ke masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

Kokok mengatakan, Kota Tangsel membutuhkan pimpinan yang memiliki visi membangun kota yang berlandaskan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat, inklusif, maju, disiplin, dan berorientasi masa depan.

"Pemkot Tangsel membutuhkan pimpinan yang memiliki poin-poin dalam sustainable development goals serta indeks kebahagiaan untuk melengkapi poin kesejahteraan masyarakat yang sudah ada selama ini," ujar dia.

Permasalahan perkotaan yang menjadi kepeduliannya antara lain transportasi massal, air, sampah, pendidikan, kesehatan, perempuan, integrasi data, dan data mining.

Baca juga: PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

Kokok juga menilai, pemimpin Tangsel perlu merealisasikan serangkaian kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan wilayah. 

"Pendapatan asli daerah Tangsel untuk 2020 mencapai Rp 2 triliun dengan APBD Rp 3,9 triliun. Dengan demikian butuh kebijakan untuk meningkatkan pajak daerah berikut retribusi dengan cara kreatif dan berkeadilan," kata Kokok yang pernah menjadi caleg PSI daerah pemilihan Banten III itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com