Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akui Tawari Putra Mahkota UEA Investasi di Pulau Mori

Kompas.com - 17/01/2020, 16:56 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memgakui pemerintah Indonesia menawarkan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed bin Zayed untuk berinvestasi di Pulau Mori, Morowali, Sulawesi Tengah.

Namun ia meminta agar hal itu tidak diartikan bahwa RI menjual pulaunya ke pihak luar.

"Kami ini bukan menawarkan pulau, kami menawarkan investasi. Jangan ditulis berbeda," ujar Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Teken Investasi Rp 314 Triliun, Ini Rincian Kerja Sama Bidang Energi UEA-Indonesia

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki banyak pulau yang bisa dimanfaatkan. Indonesia pun terbuka jika ada pihak yang meminta untuk investasi di salah satu daerah.

"Kalau mau ada investasi di sebuah kabupaten, ya silakan. Misalnya, di Labuan Bajo yang ini sedang kita dorong, mungkin di sebuah pulau di Labuan Bajo. Kita ini negara kepulauan ya pasti di sebuah pulau," kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menawarkan Pulau Mori di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kepada Putra Mahkota Uni Emirat Arab Mohamed Bin Zayed.

Tawaran itu disampaikan Luhut karena Mohamed Bin Zayed minta dicarikan pulau di Indonesia dengan udara dingin dan pantai indah untuk berinvestasi di bidang pariwisata.

“Tadi misalnya Crown Prince minta dicarikan satu pulau yang udaranya agak dingin, pantainya bagus, dia betul-betul mau investasi di situ, tadi kita tawarkan Tanah Mori untuk masuk ke arah itu nanti persiapan,” kata Luhut seperti dikutip dari Antara, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Ketemu Jokowi, Pangeran UEA Tawari Investasi Rp 314 Triliun

Mohamed Bin Zayed sendiri belum lama ini diminta Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Dewan Pengarah Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur.

Mohamed Bin Zayed akan memiliki dua anggota dewan pengarah, yaitu Masayoshi Son yang merupakan pendiri SoftBank dan Chief Executive Officer dari SoftBank Mobile, serta Tony Blair yang merupakan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com