Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setuju Anggaran DKPP Ditambah, Mardani: Tapi Harus Tingkatkan Kualitas

Kompas.com - 17/01/2020, 16:19 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan penambahan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) harus sejalan dengan peningkatan kualitas hasil pekerjaan pada Pilkada 2020.

Hal itu dikatakan Mardani berkaitan dengan ucapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta Kementerian Keuangan menambah anggaran DKPP.

"Saya mendukung usulan penambahan anggaran DKPP (menjadi) Rp 147 Miliar. Namun, harus berbanding lurus dengan kualitas kerja nantinya dalam mengawasi penyelenggara pemilu di Pilkada serentak 2020," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Saran DKPP, Komisioner KPU Tak Sendiri Saat Terima Tamu

Mardani sekaligus menyoroti kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Ketua DPP PKS ini berharap kasus semacam ini tidak terjadi lagi serta menjadi evaluasi bersama, termasuk DKPP.

"Ini menjadi pelajaran besar kesekian kalinya, penyelenggara pemilu jadi pesakitan," ujar dia.

"Kami mendorong kualitas demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. DKPP harus kuat mengawal penyelenggara pemilu. Kejadian ini tidak boleh sampai terjadi lagi," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Kementerian Keuangan memenuhi kekurangan anggaran DKPP, khususnya untuk menghadapi Pilkada 2020.

Baca juga: DKPP Nilai Ada Pembiaran KPU hingga Wahyu Bertemu Pihak yang Minta PAW

Hal itu disampaikan Tito usai bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/1/2020).

"Kami lihat ada kekurangan anggaran dari yang diajukan sebanyak Rp 147 miliar. Kemenkeu baru menyiapkan Rp 10 milliar, sedangkan kita mau menghadapi pilkada di 270 daerah," kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (13/1/2020).

"Maka, secepat mungkin kami meminta kepada Ibu Menteri Keuangan agar kekurangan ini dipenuhi. Setelah dipenuhi, kami akan serahkan kepada DKPP untuk dikelola anggaran tersebut," kata Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com