Tak Masuk Struktur DPP, Jusuf Kalla Disebut Ingin Fokus ke PMI

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengumumkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2019-2020.

Namun, nama mantan Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla  tidak tercantum dalam susunan DPP.

Anggota Formatur Partai Golkar Melki Laka Lena mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah berkomunikasi dengan Kalla.

Menurut dia, Kalla ingin fokus dengan kegiatan di luar partai politik yaitu di Palang Merah Indonesia (PMI).

Baca juga: Ini Jabatan Politisi Senior di Golkar, Luhut Pandjaitan hingga Aburizal

"(JK) bukan menolak, tetapi lebih tepatnya ada agenda Pak JK yang membuatnya tidak harus dulu berpartai, mungkin PMI dan sebagainya," kata Melki saat dihubungi wartawan, Rabu (15/1/2020).

Kendati demikian, Melki mengatakan, Kalla masih menjadi keluarga besar Partai Golkar dan diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan di setiap acara DPP.

"Di acara-acara Golkar beliau tetap memberikan pendapat dan pikiran-pikirannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Melki tak menampik susunan struktur DPP Partai Golkar sedikit gemuk. Ia mengatakan, Golkar memiliki banyak potensi sehingga jumlah pengurus partai menjadi lebih banyak.

"Ya namanya Golkar, banyak potensinya, banyak kekuatannya. Ini saja kita sudah yang masuk ini saja sepersekian dari total usulan yang masuk dari berbagai kelompok," pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Golkar telah menetapkan struktur kepengurusan periode 2019-2024 berdasarkan hasil rapat pada Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Tak Ada Nama Kalla di Kepengurusan Golkar, Ini Kata Airlangga Hartarto

Dari penetapan struktur tersebut, terdapat enam nama politisi senior partai berlambang pohon beringin tersebut.

Keenam politisi senior tersebut yakni Aburizal Bakrie mengemban posisi ketua Dewan Pembina dan Zaenudin Amali sebagai wakil ketua Dewan Pembina.

Kemudian, posisi ketua Dewan Kehormatan dihuni Akbar Tandjung dan ketua Dewan Penasihat diisi Luhut Binsar Pandjaitan.

Lalu, ketua Dewan Pakar diisi Agung Laksono dan ketua Dewan Etik adalah Mohamad Hatta.