Akibat Tamansari, Komnas HAM Sarankan Gelar Bandung Kota Peduli HAM Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam menilai, pemberian penghargaan Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap Kota Bandung baiknya dievaluasi.

Hal ini ia katakan terkait tuntutan simpatisan dan korban penggusuran di RW 11 Tamansari, Bandung, Jawa Barat untuk mencabut penghargaan Kota Peduli HAM untuk Kota Bandung.

"Kalau benar yang berikan ya dengan model kaya begini (pelanggaran HAM) dan kasus sebelumnya ada baiknya memang dievaluasi," kata Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Komnas HAM Sebut Ada Pelanggaran HAM saat Penggusuran di Tamansari

Salah satu alasan perlu dilakukannya evaluasi pada penghargaan Kota Peduli HAM adalah mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam penggusuran RW 11 Tamansari.

Terlebih lagi, lanjut Choirul, kasus pelanggaran HAM bukam baru sekali terjadi di Bandung.

"Kan kasusnya kekerasan terbuka di Bandung enggak hanya sekali ini," ucapnya.

KOMPAS.com/AGIE PERMADI Alat berat tengah merubuhkan salah satu rumah di RW 11, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (12/12/2019). Hal tersebut menyusul rencana Pemerintah Kota Bandung yang akan membuat rumah deret di lokasi tersebut.

Dia juga menegaskan, Komnas HAM tidak pernah memberikan predikat apa pun terkait HAM pada Kota Bandung.

"Kemenkumham bukan Komnas HAM. Dan ini perlu klarifikasi memang di Komnas HAM tidak pernah berikan Bandung penghargaan kota ramah HAM," ucap Choirul.

Baca juga: Komnas HAM Janji Tindak Lanjuti Aduan Korban Gusuran Tamansari, tapi...

Sebelumnya, warga sekaligus simpatisan korban penggusuran Tamansari, RW 11, Bandung, Jawa Barat meminta Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberi rekomendasi pada Kementerian Hukum dan HAM mencabut penghargaan Kota Peduli HAM untuk Kota Bandung.

Permintaan itu dilontarkan melalui koordinator aksi Tamansari Melawan, Feru Jaya, di depan Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

"Salah satunya itu, permintaanya itu. Komnas HAM juga rekomendasikan kepada Kemenkumham untuk cabut penghargaan Kota Peduli HAM," ujar dia.