Bamsoet Minta BPK Audit Seluruh BUMN Asuransi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asuransi dan dana pensiun.

Hal ini dilakukan agar mendapat gambaran tentang bagaimana skema investasi dan prosedur yang dilakukan.

Bambang mengatakan, setelah terbongkarnya skandal PT Jiwasraya dengan kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun, saat ini terkuak skandal PT ASABRI dengan kerugian negara mencapai Rp 10 triliun.

"Audit menyeluruh perlu segera dilakukan BPK terhadap berbagai perusahaan BUMN yang bergerak di jasa asuransi. Jangan sampai kejadian Jiwasraya dan Asabri juga terjadi di BUMN asuransi lainnya," kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Pusaran Kasus Korupsi Jiwasraya dan Dugaan Korupsi di PT Asabri

Saat ini, ada tujuh BUMN yang bergerak di bidang asuransi, yakni PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Bambang menilai, BPK sebaiknya tak hanya melakukan audit terhadap BUMN asuransi, tetapi perlu melakukan audit terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Menurut dia, meski keduanya tak termasuk BUMN, tetapi sebagai badan hukum yang mengelola uang rakyat, audit perlu dilakukan agar korban sebagaimana Jiwasraya dan dugaan skandal ASABRI tidak terjadi.

Baca juga: INFOGRAFIK: Mengenal Asabri, Sejarah dan Pengelolaannya

"Di akhir 2018, aset BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 359,4 triliun. Per Mei 2019, dana kelolaannya mencapai Rp 391 triliun. Di akhir September 2019, ditaksir meningkat mencapai Rp 412 triliun," ujarnya.

"Uang sangat besar ini harus dikelola secara hati-hati dan diawasi secara ketat. Jangan sampai dikemudian hari ada berita serupa sebagaimana yang terjadi pada Jiwasraya," sambungnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN menurun akibat kasus Jiwasraya.

Ia berharap, kejadian serupa tidak terulang lagi, dan BUMN dapat bekerja maksimal.

"Kejadian memalukan ini tak boleh terulang, sudah cukup penderitaan yang diterima rakyat tanpa perlu ditambah menderita akibat tata kelola manajemen BUMN yang lama yang tak beres," pungkasnya.

Baca juga: Mengingat Kembali Skandal PT Asabri Tahun 1995

BUMN Asuransi kini tengah dalam sorotan.

Belum selesai masalah gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), kini masalah baru muncul dari PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero).

Nilai kerugiannya bahkan disebut-sebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak kalah besar dengan Jiwasraya, yakni mencapai Rp 10 triliun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/1/2020) lalu.

Merespon dugaan korupsi di tubuh Asabri, Mahfud akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Karena itu milik negara dan jumlahnya besar (dugaan korupsi), maka dalam waktu tidak lama saya akan undang Bu Sri Mulyani, sebagai penyedia dana negara dan Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, karena itu masuk BUMN, Asabri itu," ujar Mahfud.