Politisi PPP Ingatkan agar Komisioner KPK Tak Ancam Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan mengingatkan agar komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memberikan ancaman terhadap partai politik.

Sebab, partai politik berwenang untuk memilih para komisioner lembaga antirasuah tersebut.

"Komisioner KPK itu dipilih parpol lho. Ketika mau dipilih jadi komisioner, mendekati parpol, begitu sudah selesai, diancam-ancam, enggak boleh juga kan," kata Irfan dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2020).

Baca juga: Pembenahan Partai Politik sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi

Hal itu disampaikan Irfan ketika dimintai tanggapan mengenai gebrakan yang harus dilakukan para pimpinan KPK periode 2019-2023.

Menurut Irfan, pimpinan KPK periode ini mesti memperhatikan sektor pencegahan korupsi, termasuk pencegahan korupsi di lembaga legislatif dan partai politik.

"Kalau misalnya periode kemarin yang lebih dominan (korupsi) di legislatif, parpol, ya benahi parpol itu, tapi jangan ditakuti seolah-olah kita orang bersalah ini. Saya tidak setuju juga kalau KPK berhadap-hadapan dengan parpol karena parpol adalah pilar demokrasi," ujar Irfan.

Baca juga: Lawan Korupsi, Parpol Bisa Apa?

Irfan menambahkan, proses pencegahan juga bisa dilakukan dengan mengingatkan pihak-pihak yang terindikasi akan melakukan korupsi.

"Misalnya kalau ada indikasi dilakukan dengan sengaja, diingatkan, tidak bisa ya sudah. Kalau bisa dilakukan pencegahan secara dini, ya jangan di blow up," kata Irfan.

Di samping itu, Irfan mengingatkan KPK untuk menuntaskan kasus-kasus yang masih mangkrak serta meningkatkan indeks persepsi korupsi.