Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Sebut OTT Komisioner KPU Jadi Prestasi Awal Periode Firli Dkk

Kompas.com - 11/01/2020, 16:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Juanda menilai bahwa operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan merupakan prestasi awal pimpinan KPK periode 2019-2023.

"Ini saya kira yang perlu kita catat sebagai prestasi awal. Belum bisa dikatakan bahwa ini adalah prestasi secara menyeluruh total, nanti, karena ini baru awal," kata Juanda dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2020).

Baca juga: OTT Bupati Sidoarjo, Gebrakan Perdana Firli Dkk hingga Uang Sitaan Rp 1,8 Miliar

Juanda pun mengapresiasi dua operasi tangkap tangan yang dilakukan pada pekan ini.

Menurut dia, operasi tangkap tangan merupakan suatu yang ditunggu masyarakat meskipun OTT bukan satu-satunya cara dalam memberantas korupsi.

Juanda berpendapat, OTT ini juga menjawab keraguan masyarakat atas kinerja KPK seusai berlakunya UU KPK hasil revisi, khususnya soal Dewan Pengawas KPK yang dikhawatirkan akan menghambat penindakan KPK.

"Pada saat-saat awal ini keliatan bahwa antara Dewan Pengawas dengan Pimpinan KPK ada saya lihat sinergitas untuk bergerak bekerja sama dalam rangka memberantas korupsi," kata Juanda.

Baca juga: ICW Ragukan Kontribusi Firli Dkk dalam OTT Bupati Sidoarjo

Ia pun berharap 'kegarangan' KPK dalam melakukan OTT dapat terus berlanjut meskipun jumlah OTT memang bukan indikator keberhasilan lembaga antirasuah itu.

"Ini yang kita harapkan jangan sampai inu tadi sudah dijelaskan berhadapan para penguasa kekuasaan seperti partai politik, KPk dan Dewan Pengawas itu sendiri nyalinya kecut misalnya," kata Juanda.

Seperti diketahui, KPK menggelar dua rangkaian operasi tangkap tangan pada pekan ini.

Selasa (7/1/2020) KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di Sidoarjo, Jawa Timur. Sehari kemudian, KPK menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com