Soal Polemik Natuna, PKS: Kalau Terkait NKRI, Tak Ada Istilah Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal mengatakan, masyarakat di Natuna, khususnya para nelayan harus mendapatkan rasa aman atas ancaman masuknya kapal-kapal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Oleh karena itu, menurut Mustafa, pemerintah harus kompak dalam menangani sengketa di perairan Natuna.

Tak hanya pemerintah, semua partai politik pun harus satu suara mendukung sikap tegas pemerintah.

"Kalau sudah terkait dengan NKRI, bahkan tidak ada istilah opisisi, semua milik seluruh bangsa Indonesia, seluruh partai politik harus kompak," kata Mustafa Kamal di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Jokowi Kunjungi Natuna, Sekjen PKS Nilai Kehadiran Simbolik Tak Cukup

PKS sebagai salah satu partai yang tidak berada di pemerintah pun akan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan di Natuna.

Mustafa juga mendorong pemerintah untuk tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna.

Ia mengatakan, langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia seharusnya memiliki dampak yang besar, terutama untuk memperkuat posisi kedaulatan Indonesia di Natuna.

"Diplomasi kan luas, kalau yang dimaksud adalah untuk meneguhkan posisi kedaulatan NKRI di Natuna, itu silakan," ujarnya.

Baca juga: Upaya Indonesia Usir Kapal China di Natuna, Kirim 470 Nelayan hingga Tegaskan soal Kedaulatan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020).

"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang, Natuna ini adalah Indonesia," ujar Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers resmi.

Baca juga: Soal Penanganan Konflik Natuna, Fadli Zon: Prabowo Bukan Lembek, tapi Realistis

Terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Jokowi menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.

"Tapi, kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," kata Presiden Jokowi.