Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Evakuasi WNI di Iran, Mahfud Serahkan ke Menlu

Kompas.com - 07/01/2020, 20:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko-Polhukam) Mahfud MD mengatakan, sudah ada rencana Pemerintah Indonesia melakukan evakuasi terhadap WNI di Iran

Evakuasi ini menyusul konflik Iran-Amerika Serikat (AS) yang kian memanas.

"Saya tanyakan ke menteri luar negeri (menlu) dulu ya. Saya sudah mendengar (adanya rencana evakuasi itu), tetapi resminya dari menlu," ujar Mahfud di Kantor Kemenko-Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).

"Dan menlu saya kira kan sudah mengumumkan untuk hati-hati kepada seluruh WNI di sana. Soal langkah-langkah teknisnya untuk evakuasi ke mana dan sebagainya biar saya tidak ikut berbicara sesuatu yang sifatnya teknis," kata dia.

Baca juga: Jenderal Qasem Soleimani Tewas Diserang AS, Iran Pertimbangkan 13 Skenario Balas Dendam

Situasi di Iran tengah memanas pasca-tewasnya Komandan Pasukan Quds Angkatan Bersenjata Iran Mayjen Qasem Soleimani akibat serangan udara Amerika Serikat.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Teheran mengeluarkan imbauan kepada para WNI dan diaspora di Iran sehubungan dengan kondisi keamanan di sana.

Imbauan ini disampaikan melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri di https://kemlu.go.id/ tertanggal 3 Januari 2020.

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Mingu (5/1/2020), Pelaksana Tugas (Plt) Jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah membenarkan adanya imbauan tersebut.

"Imbauan tersebut memang dikeluarkan oleh KBRI Teheran," ucap Faizasyah.

Baca juga: Saat Menlu RI Bertemu Dubes AS dan Iran, Minta Kedua Pihak Tahan Diri

Menurut Faizasyah, terkait evakuasi, sekalipun terdapat imbauan, tetapi belum perlu dilakukan saat ini.

"Imbauan ini lebih sebagai antisipasi sekiranya terjadi eskalasi," kata Faizasyah.

Ia juga menyatakan bahwa keadaan Iran masih stabil hingga kini. "Namun KBRI akan terus memantau perkembangannya," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com