Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inkonsistensi China atas Status Perairan Natuna

Kompas.com - 07/01/2020, 08:48 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah China kembali bersikap inkonsisten atas pernyataannya sendiri ihwal status perairan Natuna. Hal itu menyusul persoalan masuknya nelayan China yang dikawal kapal coast guard negara tersebut ke dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna secara ilegal.

Tindakan itu pun telah diprotes keras oleh Kementerian Luar Negeri pada 30 Desember lalu. Bahkan, Kemenlu telah memanggil perwakilan Kedutaan Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.

“ZEE Indonesia ditetapkan berdasarkan UNCLOS. RRT sebagai pihak pada UNCLOS, harus menghormatinya,” tegas Kemenlu dalam pernyataan tertulisnya pada 31 Desember 2019.

Baca juga: Ketegasan Indonesia Tak Akui Klaim China soal Natuna hingga Siaga Tempur TNI

Dalam pernyataan tersebut, pemerintah kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah memiliki overlapping jurisdiction dengan China.

Pasalnya, Indonesia tidak pernah mengakui nine-dash line China lantaran penarikan garis itu bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS 2016.

Namun demikian, Pemerintah China bersikukuh bahwa pihaknya tidak pernah melanggar UNCLOS.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang beralasan, Perairan Natuna termasuk ke dalam nine-dash line China.

Meski demikian, Pemerintah China saat ini inkonsisten terhadap sikapnya sendiri.

Tahun 2015, China pernah mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah teritorial Natuna di Laut China Selatan, yang kini disebut Indonesia sebagai Laut Natuna Utara sejak 2017.

Rantai Kepulauan Natuna, yang terletak di antara ujung barat laut Indonesia di pulau Kalimantan dan ujung selatan Vietnam, terdiri dari sekitar 270 pulau yang membentuk bagian dari Provinsi Kepulauan Riau di Indonesia dengan sekitar 70.000 penduduk.

Baca juga: China Klaim Punya Hak di Perairan Natuna, Apa Itu Nine-Dash Line?

Dilansir dari Washington Times, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei secara mengejutkan mengeluarkan pernyataan publik pertama terkait status Natuna pada 12 November 2015.

“Indonesia tidak memiliki klaim teritorial atas Tiongkok (di Kepulauan Spratly). Pihak China tidak keberatan dengan kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna,” kata Hong seperti ditulis Washington Time pada 19 November 2015.

Pernyataan itu menyusul ekskalasi ketegangan di kawasan tersebut sejak Januari 2015, setelah China memulai kegiatan pemompaan pasir besar-besaran untuk memperbesar dua pulau kecilnya yakni Mischief Reef dan Rubi di Kepulauan Spratly yang berada di Laut Cina Selatan.

Baca juga: Jadi Dasar China Klaim Natuna, Nine-Dash Line Dinilai Tak Berdasar

Dalam pemberitaan tersebut dituliskan bahwa meski Kepulauan Natuna berada di luar nine-dash line yang ditunjuk sendiri oleh China yang mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Natuna sepanjang 200 mil menjorok ke dalam area yang ditentukan di dalam nine-dash line.

Dengan mengakui secara terbuka terhadap kedaulatan Indonesia atas Natuna, China secara langsung mengakui ZEE Natuna secara sah di dalam nine-dash line yang diklaim sendiri oleh mereka.

Pernyataan tersebut cukup mengejutkan. Pasalnya, selama ini China dikenal tidak pernah menunjukkan kelemahannya atas pihak-pihak yang menantang klaim maritimnya atas Laut Cina Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com