Soal Natuna, Puan: Tak Ada Alasan Wilayah Indonesia Diklaim Negara Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mendesak China untuk menarik kapal-kapal coast guard dan pengawasan ikan mereka dari Perairan Natuna.

Ia mengatakan, pemerintah tak bisa membiarkan Perairan Natuna diklaim China.

"Wilayah Perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah Republik Indonesia yang wajib dipertahankan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna berdasarkan perjanjian internasional (UNCLOS tahun 1982)," kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin (6/1/2020).

"Karena itu tidak ada alasan bagi Indonesia untuk membiarkan wilayahnya diklaim negara lain," ucap Puan.

Baca juga: Mahfud MD: Natuna Dimasuki Karena Kita Kurang Hadir di Sana

Ia menegaskan, Pemerintah China harus menghormati hukum perjanjian laut internasional yang tertuang dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

China diketahui menjadi salah satu anggotanya.

"Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok harus menghormati hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982," ujar politikus PDI-P itu.

Dia pun meminta agar semua kementerian/lembaga mendukung sikap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang tegas dengan tetap mengutamakan upaya diplomasi dalam menyelesaikan persoalan di Perairan Natuna.

Selanjutnya, Puan meminta pemerintah mempertebal pengamanan di Perairan Natuna.

"Untuk mencegah pihak asing memasuki wilayah perairan RI tanpa izin, TNI AL, TNI AU, dan Polair harus meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia, terutama di wilayah ZEE seperti di Perairan Natuna, dengan cara memperkuat coast guard (penjaga pantai)," kata dia.

Ia mengatakan, pemerintah harus menambah kapal yang melakukan patroli di kawasan ZEE sehingga kedaulatan wilayah Indonesia terjaga.

Selain itu, Puan meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala terkait praktik pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Jamin Keamanan Nelayan Pantura yang Dikirim ke Natuna

Ia mendorong pemerintah agar memberikan sanksi dengan efek jera kepada pelaku illegal fishing.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, tak ada tawar-menawar perihal mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Hal itu ia singgung dalam rapat terbatas tersebut membahas Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

"Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaultan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020).