Nelayan Pantura: Melaut ke Natuna Butuh Biaya yang Tak Sedikit

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Tegal Riswanto mengatakan, pengiriman nelayan dari wilayah pantai utara Pulau jawa (Pantura) ke perairan Natuna membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.

"Terkait perizinan kami ke sana seperti apa, fasilitas di sana seperti apa, apakah akan berbulan-bulan atau tidak, karena ini jaraknya jauh. Kami dari Jawa, itu membutuhkan biaya dan operasional yang tidak sedikit," kata Riswanto di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Pemerintah Akan Memobilisasi 120 Nelayan Pantura ke Perairan Natuna

Kendati demikian, kata Riswanto, pihaknya siap dikirim ke Natuna dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Apalagi, Natuna merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.

Selain itu, pihaknya juga membutuhkan pengamanan dan perlindungan dari negara selama melaut di Natuna.

Termasuk juga fasilitas dan kapasitas kapal yang akan mereka gunakan selama melaut di Natuna harus disiapkan dengan baik.

"Karena untuk kapal-kapal di atas 30 GT kami kan memakai BBM industri, sedangkan biaya yang kita butuhkan untuk melaut ke Natuna itu tidak sedikit. Termasuk paling besar adalah biaya operasional terkait dengan harga BBM itu," kata dia.

Menurut Riswanto, sebelum ada pencabutan BBM bersubsidi, nelayan dari Pantura mampu berlayar dan melaut sampai ke Natuna.

Namun, setelah BBM subsidi dicabut dan dibatasi hanya untuk kapal 30 GT ke bawah, kapal-kapal dengan kapasitas 30 GT ke atas menggunakan BBM industri.

"Jadi otomatis itu menambah biaya operasional yang ada. Padahal kami sifatnya adalah mencari ikan yang belum tentu dapat hasil ikannya," kata dia.

Baca juga: Kirim 120 Nelayan Pantura ke Natuna, Bagaimana Keamanan Mereka?

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjamin para nelayan yang akan dikirim ke perairan Natuna dilindungi oleh negara.

Pengiriman para nelayan itu dalam rangka melindungi kedaulatan NKRI di wilayah tersebut dari klaim sepihak China yang mencuri ikan di sana.

"Saudara akan dilindungi oleh negara, tidak akan ada tindakan-tindakan fisik yang mengancam Saudara, yang penting sudah nyaman di situ. Negara nanti yang akan mengawal kegiatan saudara di situ," ujar Mahfud saat memberi arahan kepada 120 orang nelayan Pantura yang akan dikirim ke Natuna di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (6/1/2020).