Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hujan Deras Diprediksi Berlangsung hingga 10 Januari

Kompas.com - 03/01/2020, 09:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan deras di wilayah Jabodetabek diprediksi berlangsung hingga 10 Januari.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencanan (BNPB) Agus Wibowo melalui keterangan tertulis, Kamis (2/1/2020).

"Kepala BMKG menyatakan bahwa hujan deras masih akan berlangsung sampai tanggal 10 Januari 2020," papar Agus.

Agus menambahkan, untuk mengantisipasi timbulnya korban yang lebih banyak, Kepala BNPB Doni Monardo mengimbau warga yang rumahnya masih terendam cukup dalam dan masih bertahan di rumah, agar bersedia dievakuasi ke tempat aman.

Baca juga: BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Akan Terjadi 5-10 Januari 2020

Warga diharapkan lebih mementingkan keselamatannya daripada menjaga harta benda di rumah namun malah terjebak banjir.

Ia pun mengatakan BNPB akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menangani masalah banjir dan mengevakuasi korban.

"Sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Penanganan Bencana banjir Jabodetabek di BNPB yaitu agar semua pihak berkoordinasi dan saling bersinergi. BNPB melakukan sinkronisasi dan validasi data korban bencana banjir," lanjut Agus.

Dalam bencana banjir yang melanda Jabodetabek kali ini, setidaknya lebih dari 35.000 orang mengungsi akibat banjir Jakarta pada Rabu (1/1/2020).

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Agus Wibowo mengatakan, banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya terjadi akibat volume hujan yang tinggi.

Baca juga: Kurangi Curah Hujan di Jabodetabek, BPPT Mulai Modifikasi Cuaca

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com