Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada 800 Lembaga yang Kerja Sama Data Kependudukannya Habis Hari Ini

Kompas.com - 31/12/2019, 16:27 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, ada sekitar 800 lembaga yang batas waktu pemanfaatan data kependudukannya habis pada Selasa (31/12/2019).

Bila tak diperpanjang, maka lembaga-lembaga tersebut tidak akan dapat mengakses data kependudukan yang dimiliki Kemendagri.

"Kalau tidak diperpanjang, tanggal 2 (Januari) itu aksesnya kami putus," kata Zudan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa.

Sejauh ini, menurut dia, mayoritas dari lembaga-lembaga tersebut telah mengajukan permohonan kerja sama kembali ke Kemendagri.

Baca juga: Ada Pungutan Saat Pembuatan Dokumen Kependudukan, Laporkan ke Nomor Ini!

Hanya, ada sekitar 50 lembaga yang belum mengajukan perpanjangan itu.

"Entah lupa atau entah tidak ingin lagi, (alasan) belum melakukan perpanjangan. Hari ini masuk lagi ada dua bank dan satu lembaga pengguna yang suratnya baru masuk hari ini," kata Zudan.

"Jadi saya juga tidak istirahat, besok seharian juga akan menandatangani (permohonan perpanjangan) kerja sama itu," ucap dia.

Terkait batas waktu perjanjian, menurut Zudan, pihaknya tidak bisa serta merta menghentikan pelayanan akses begitu saja kepada pihak terkait. Terutama, bila pihak tersebut berasal dari kalangan pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Diminta Transparan soal Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

Sehingga, tak pelak bila pada tahun lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati adanya temuan keganjilan atas pelayanan yang diberikan Kemendagri.

"Kami sampaikan kepada BPK, lembaga ini sudah ajukan perpanjangan tapi kami belum proses. Tapi ada ketemu lembaga yang ketemu belum ajukan perpanjangan tapi belum kami (hentikan) beri hak akses karena lembaga pemerintah," kata dia.

"Kami sudah ajak, 'Nanti saja Pak'. Kami putus aksesnya baru mereka ajukan perpanjangan," tutur Zudan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com