ICW Sayangkan Pengurangan Hukuman Koruptor Sepanjang 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyayangkan sejumlah terpidan kasus korupsi yang  mengalami pengurangan hukuman. Khususnya di tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

ICW, kata Kurnia, kecewa karena putusan tersebut membangun kesan negara cenderung memberi hukuman ringan bagi koruptor.

Hal itu disampaikan Kurnia dalam paparan Catatan Agenda Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 di kantor ICW, Jakarta, Minggu (29/12/2019).

"Misalnya, ICW sudah berkali-kali menyoroti gelombang peninjauan kembali. Data ICW menyebutkan setidaknya saat ini ada 23 narapidana kasus korupsi yang sedang mengajukan PK dan untuk tahun 2019 saja ada 6 putusan yang meringankan di PK," kata Kurnia dalam paparannya.

Baca juga: Fakta soal Lapas Sukamiskin, dari Rutan untuk Koruptor hingga Adanya Bilik Asmara

Kurnia mencontohkan pengurangan hukuman terpidana kasus korupsi eks Ketua DPD Irman Gusman dan mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

MA mengurangi hukuman mantan Ketua DPD Irman Gusman menjadi 3 tahun penjara pada tingkat PK.

Hukuman ini lebih rendah dari putusan majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yaitu 4 tahun dan 6 bulan penjara. Irman merupakan terpidana kasus suap terkait kuota gula impor.

MA juga tercatat mengurangi hukuman Patrialis Akbar menjadi 7 tahun penjara pada tingkat PK. 

Hukuman ini lebih rendah dari putusan sebelumnya, yaitu 8 tahun penjara. Patrialis merupakan terpidana kasus suap terkait impor daging.

"Kita juga menilai ada dua putusan yang kontroversial, yakni vonis lepas terdakwa kasus BLBI yaitu Syafruddin Arsyad Temenggung. Kemudian vonis bebas di tingkat pertama, mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Dua putusan ini kontroversial karena kita pandang ada poin poin yang belum dipertimbangkan majelis hakim," ujar Kurnia.

Baca juga: Kaleidoskop 2019: Kasus Korupsi Jerat Bupati hingga Kepala Dinas di Eks Keresidenan Pati

ICW, lanjut Kurnia, melihat fenomena ini tidak akan mendorong efek jera yang maksimal bagi pelaku korupsi. Mengingat adanya pengurangan hukuman hingga putusan lepas pelaku korupsi

Ia berharap lembaga peradilan, khususnya MA, terus berbenah dan harus menunjukkan ketegasannya dalam menangani perkara korupsi.

"Dengan meletakkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa sehingga vonis yang dijatuhkan benar-benar menggambarkan efek jera maksimal," ujar dia.