Wapres Minta Pemkab Dharmasraya dan Sijunjung Jaga Suasana Kondusif Perayaan Natal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Pemkab Dharmasraya dan Sijunjung di Sumatera Barat menjaga suasana kondusif perayaan natal di sana.

Hal itu disampaikan Wapres menanggapi polemik pelarangan perayaan natal di dua kabupaten tersebut.

"Agar aparat pemda dapat menjaga suasana kondusif atas pelaksanaan perayaan ibadah Natal bagi saudara kita kaum Nasrani agar ditindaklanjuti oleh masing-masing pemda setempat," kata Ma'ruf melalui keterangan tertulis, Selasa (24/12/2019).

Ma'ruf meminta Pemkab Dharmasraya dan Sijunjung menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri agar umat Nasrani bisa menyelenggarakan perayaan natal di tempat masing-masing.

Oleh karena itu, Wapres meminta berbagai pihak, terutama aparat keamanan dan kepolisian serta seluruh masyarakat untuk mendukung kenyamanan dan keamanan pelaksanaan perayaan ibadah natal umat Nasrani.

Baca juga: Larangan Natal di Dharmasraya dan Sijunjung Dianggap Langgar Konstitusi

"Solusi dari masing-masing Pemda dimaksud, secara sigap mesti sudah terlebih dahulu diambil dalam bentuk kesepakatan bersama dengan para tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat sekitar," papar Ma'ruf.

"Sehingga, jika umat nasrani merayakan ibadah natal di tempat masing-masing kabupaten (Dharmasraya dan Sinjunjung) tidak menimbulkan kegaduhan dan masalah baru," lanjut mantam Rais Aam PBNU itu.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah umat Katolik di Dharmasraya, Sumatera Barat, tidak dapat merayakan Natal secara bersama-sama karena sebuah aturan.

Mereka tidak diizinkan menggelar misa dan perayaan Natal oleh pemerintah Nagari Sikabau (setingkat desa) di rumah ibadah sementara.

Baca juga: Ada Larangan Rayakan Natal di Dharmasraya, Yenny Wahid Minta Pemkab Lebih Tegas

Karena aturan tersebut, 40 umat Katolik di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, memutuskan tidak akan merayakan Natal tahun ini.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menawarkan fasilitas kendaraan agar mereka dapat melakukan misa di gereja di Kota Sawahlunto atau tempat lain, tetapi umat menolaknya.

"Walaupun hati kami menangis, kami akan patuh. Cuma sampai kapan pemerintah akan memperlakukan kami seperti itu? Tawaran pemerintah seperti transportasi sudah kami sosialisasikan, kata umat tidak usahlah mengadakan ibadah, mungkin ini ujian untuk kita," kata Maradu Lubis, ketua Stasi Jorong Kampung Baru dilansir dari BBC News Indonesia.