Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akan Bahas Pengembangan Jalur Rempah pada Rakernas Januari

Kompas.com - 23/12/2019, 12:34 WIB
Tsarina Maharani,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, salah satu agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P mendatang membicarakan soal pengelolaan jalur rempah.

Menurut dia, PDI-P tak lagi sekadar berbicara soal politik kekuasaan.

"Maka Rakernas nanti, itu memang kita semacam melawan arus. Ketika orang masih suka politik kekuasaan, kami berbicara tentang politik substansi, politik apa yang ada di bumi Indonesia dan kemudian secara progresif ini harus kita kelola dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Hasto ketika membuka forum diskusi "Potensi Rempah Nusantara untuk Kemajuan Indonesia" di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Baca juga: Sekjen PDI-P Bandingkan Jalur Sutra China dengan Jalur Rempah Indonesia

Hasto menegaskan, PDI-P berfokus pada politik substantif.

Ia optimistis Indonesia bisa jadi bangsa sejahtera jika mampu mengelola jalur rempah dengan maksimal menggunakan teknologi.

"Kita harus fokus kelola dari hulu ke hilir. Maka kami meyakini itu akan menjadi jalan kesejahteraan bagi bangsa dalam hal pangan, pangan ini juga dalam hal kekayaan laut kita, bumbu-bumbuan, rempah-rempah, minyak-minyak juga," tutur Hasto.

Ia mengatakan sudah saatnya Indonesia berfokus pada pengembangan rempah-rempah.

Hasto menyebut Indonesia tak perlu lagi membandingkan-bandingkan diri dengan negara-negara lain.

"Dharma Bakti bagi ibu pertiwi, negara yang sebenarnya kaya raya tetapi orientasi kita kurang. Kita kagum dengan bangsa-bangsa Eropa, Amerika, Timur Tengah, kita ingin seperti mereka tapi mengubur apa yang ada di sini," kata Hasto.

Baca juga: PDIP Akan Umumkan 44 Calon Kepala Daerah dalam Rakernas Awal Januari

Hasto mengatakan, Rakernas PDI-P yang digelar 10-12 Januari 2020 itu, sekaligus merupakan momentum pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Badan Riset dan Inovasi Nasional berada di bawah kendali Kementerian Riset dan Teknologi yang dipimpin Menteri Bambang Brodjonegoro.

"Rakernas ini menggunakan momentum keputusan presiden membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com