Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lili Pintauli Berharap Dewan Pengawas Dukung Kerja Pimpinan KPK

Kompas.com - 17/12/2019, 21:04 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Lili Pintauli Siregar berharap keberadaan Dewan Pengawas KPK nantinya bisa mendukung kinerja pimpinan KPK yang baru.

Hal itu disampaikan Lili usai menjalani program induksi atau perkenalan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

"Ya, kalau secara pribadi pasti yang mendukung program pemerintah plus yang mendukung program-program kerja pimpinan yang baru mengacu pada Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) tentunya," kata Lili.

Baca juga: Selama 4 Tahun, KPK Jerat 608 Orang sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Hingga saat ini, Lili juga belum mengetahui siapa saja yang akan menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.

Di internal KPK sendiri, lanjut dia, belum ada pembahasan soal Dewan Pengawas KPK.

"Karena kita hari ini hanya induksi untuk internal di dalam jadi kita belum bicara ke depan soal Dewan Pengawas dan seterusnya," kata dia.

Menurut Lili, ia bersama pimpinan KPK terpilih Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata mendiskusikan KPK secara umum. Lili juga mengaku mendapat masukan dari internal KPK terkait langkah ke depan.

"Masih (soal) organisasi, struktur terus soal pencegahan lalu target capaian lalu apa yang harus dikembangkan ke depan. Terus mungkin ada masukan untuk rencana strategis. Masih sebatas itu," kata dia.

Pada Rabu (18/12/2019) besok, Lili mengatakan materi program induksi pada urusan koordinasi dan supervisi pencegahan serta penindakan.

"Tadi kan detail banget soal kewenangan KPK itu per item. Masing-masing dari deputi, satgas masing-masing menjelaskan. Ini kan mereka msih memberikan catatan yang telah mereka lakukan. Nanti tinggal diserahkan kepada kami," kata dia.

Baca juga: Sambangi KPK, Firli Bahuri Mengaku Jalani Program Induksi

Menurut Lili, program induksi ini akan berlangsung hingga akhir Desember ini. Sejak Selasa hingga Kamis (19/12/2019), kata Lili, program induksi masih bersifat sebagai pengantar awal.

"Setelah kita abis libur bersama kita masuk (tanggal) 26 itu mulai induksi dilanjutkan lagi untuk beberapa hari termasuk sekretariat juga kan belum berhubungan, belum dibicarain misal soal etik, soal aturan itu belum ada. Ya masih kewenangan KPK sendiri sih," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com