Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Tokoh Adat Kaltim, Jokowi Minta Izin soal Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 17/12/2019, 12:37 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Selasa (17/12/2019) siang, bertemu dengan tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur.

Pertemuan digelar di Rumah Makan De Bandar, Kota Balikpapan.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi meminta izin kepada tokoh masyarakat dan adat setempat soal rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara ke daerah mereka.

Baca juga: Hari Ini, Jokowi Blusukan di Lokasi Ibu Kota Baru

Diketahui, wilayah yang ditetapkan sebagai ibu kota baru, yakni berada pada sebagian wilayah Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ini tidak hanya memindahkan kantor pemerintahan, tetapi juga akan menciptakan transformasi masyarakat dalam berbagai aspek.

"Ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja, pindahnya sistem kerja kita, pindahnya pola pikir kita, ya semuanya dengan kepindahan ini," kata Jokowi.

Ada sekitar 20 tokoh adat dan masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu.

Baca juga: Jokowi Tidak Ingin Ibu Kota Baru Mahal dan Sepi

Adapun, Presiden Jokowi didampingi Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan sejumlah menteri.

Usai bertemu tokoh adat, Jokowi meresmikan tol Balikpapan-Samarinda yang menjadi akses untuk menuju ibu kota baru.

Setelah peresmian tol, Presiden Jokowi dan rombongan direncanakan akan langsung menunju salah satu titik lokasi ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Passer Utara. 

 

Kompas TV

Presiden Joko Widodo jengkel dengan angka impor minyak dan gas yang tinggi dan mengaku sudah mengetahui siapa pihak di balik tingginya jumlah impor migas.


Presiden Jokowi dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 di Istana Negara mengaku telah mengingatkan para pihak yang mengambil keuntungan dari impor migas. Menurut Presiden, impor minyak hingga 800 ribu barel per hari menyebabkan tidak pernah selesainya masalah defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Sebagai solusi, Presiden mendorong peningkatan produksi barang substitusi impor.


Sebelumnya pada 9 Desember lalu, Presiden Jokowi memangil Komisaris Utama dan Dirut Pertamina ke Istana, terkait defisit anggaran negara karena banyaknya impor di sektor migas. Menurut Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, impor di sektor migas dan petrokimia menjadi beban dalam neraca anggaran berjalan.


Dari data Badan Pusat Statistik menyebutkan,  impor minyak dan gas Indonesia dalam satuan ton mencapai hampir 50 juta ton dalam lima tahun terakhir. Dapat anda lihat dari grafik ini, tahun 2017 impor migas dari sedikitnya sepuluh negara berjumlah 50 juta ton lebih, dengan nilai 24,3 miliar dollar Amerika.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com