5 Tahun Dinilai Waktu yang Cukup bagi Eks Narapidana Evaluasi Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada sudah tepat.

Zainal menyebut, MK telah memberi jeda waktu yang cukup kepada mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yaitu lima tahun setelah yang bersangkutan bebas dari pidana penjara.

"Menurut saya lima tahun itu adalah waktu yang cukup untuk menyampaikan bahwa dia pernah melakukan tindakan yang tidak pas," kata Zainal kepada Kompas.com, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Mendagri Tito Sebut MK Ambil Jalan Tengah Terkait Putusan Pencalonan Eks Koruptor

Zainal mengatakan, waktu lima tahun ditambah dengan hukuman yang telah dijalani eks napi seharusnya cukup bagi yang bersangkutan mengevaluasi diri.

Masa jeda lima tahun itu seharusnya bisa digunakan oleh mantan narapidana untuk membuktikan bahwa dirinya tak akan lagi melakukan tindak pidana.

Apalagi, jika mantan napi itu sebelumnya terjerat kasus korupsi, maka harus ada pembuktian ke publik jika ia ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Korupsi itu kan memang kejahatan terhadap kepercayaan publik ya, jadi kalau dia mau ditaruh lagi di jabatan publik harusnya tidak serta merta, harus ada pembuktian di masyarakat bahwa dia sudah tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu," ujar Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM ini.

Zainal menambahkan, putusan MK yang juga mewajibkan mantan napi untuk mengumumkan rekam jejak mereka pada publik, juga sudah tepat. Diharapkan, pemilih dapat terinformasi dengan baik, dan lebih selektif untuk memilih calon kepala daerah mereka.

Diberitakan sebelumnya, MK menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Perkara ini dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Oleh karena MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, bunyi pasal tersebut menjadi berubah. Setidaknya, ada empat hal yang diatur dalam pasal itu.

Baca juga: Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Pertama, seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik.

Kedua, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Selanjutnya, seorang calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus mengumumkan latar belakang dirinya sebagai seorang mantan napi. Terakhir, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang.