Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Mahfud MD Ketika Ditawari Jabatan Jaksa Agung...

Kompas.com - 15/12/2019, 09:16 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku nyaris menduduki kursi Jaksa Agung di postur kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Bahkan, rencana penunjukkan itu disebut telah mencuat sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Saat itu, Mahfud merupakan salah satu anggota tim sukses rival politik Presiden Jokowi, yakni Prabowo Subianto.

"Benar kabar itu. Saya itu (diusulkan) untuk posisi Jaksa Agung sebenarnya sudah sejak periode pertama (pemerintahan) Pak Jokowi," kata Mahfud dalam wawancara khusus dengan Kompas.com di Kantor Kemenko Polhukam, pada 5 Desember lalu.

Mulanya, ketika isu perombakan kabinet pertama kali mencuat, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sempat ditawari menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menko Polhukam.

Tidak main-main, informasi itu bahkan disampaikan langsung oleh salah satu orang di ring satu Jokowi, yakni Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya sudah dihubungi waktu itu, bahkan yang menghubungi saya itu adalah orang yg kemudian jadi Menko Polhukam, Pak Luhut (Pandjaitan). Hahaha," selorohnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Hanya saja saat itu ia menyampaikan bahwa dirinya merupakan anggota tim pemenangan Prabowo di Pilpres 2014. Sementara, yang memperebutkan kursi menteri di Kabinet Kerja, sebutan kabinet pertama Jokowi, cukup banyak.

"Saya pertimbangkan saja bahwa (waktu itu) saya ini timnya Pak Prabowo. Mungkin kurang tepat (mengisi kursi menteri yang ditawarkan saat itu)," kata dia.

Tak lama setelah itu, kembali muncul wacana pergantian jabatan Jaksa Agung. Mahfud mengaku, banyak pihak yang memberikan informasi tersebut. Salah satunya adalah jaringan alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM).

Namun, lagi-lagi Mahfud mempertimbangkan posisinya yang merupakan tim pemenangan Prabowo.

Lantas seperti apa kans Mahfud menjadi Jaksa Agung di periode kedua pemerintahan Jokowi?

Simak cerita lengkapnya di Baca juga: Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com