Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2019 menelan biaya yang cukup besar dibandingkan penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, biaya penanganan karhutla tahun ini mencapai Rp 2,5 trilun hingga Rp 3 triliun.

"Baru kali ini karhutla yang cukup besar makan pembiayaan," ujar Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rifai, dalam seminar di Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

"Sebelumnya, paling tinggi Rp 965 miliar, sekarang sudah mencapai Rp 2,5 triliun - Rp 3 triliun," kata Rifai.

Baca juga: Kepala BNPB Sebut Ada 2 Penyebab Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa kejadian karhutla tahun ini hanya terjadi seluas 943.770 hektare sejak Januari-Oktober.

Bila dibandingkan dengan jumlah titik panas dari satelit NOAA tahun 2019 (per 4 Desember) yaitu 8.944 titik, jumlah itu jauh menurun dibanding periode yang sama tahun 2015, yaitu 21.929 titik.

Tahun 2015, karhutla pernah menghanguskan sekitar 2,6 juta hektar lahan, meski bukan jumlah yang terbesar.

Rifai mengatakan, dari sisi pembiayaan untuk penanganan karhutla pihaknya menggunakan dana darurat.

"Jadi tahun ini walaupun okupasinya relatif sedikit, yang luas itu (terjadi) di NTT tapi itu tanah mineral, yang berisiko 42.000 hektare itu di tanah gambut. Kami ingin pastikan, gambutnya ada yang sampai 38 meter, pemulihan juga tidak mudah," kata dia.

Baca juga: Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya Hot Spot

Oleh karena itu, BNPB mencoba mengusulkan merevisi Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatkan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk dapat mencegah karhutla ke depannya.

Sebab, dalam inpres tersebut terdapat sistem komando yang cukup banyak.

BNPB, mengusulkan agar komando tersebut berada di satu pintu, yakni dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).