Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Kompas.com - 09/12/2019, 22:03 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, pemerintah masih bernegosiasi dalam membebaskan tiga nelayan warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf di selatan Filipina.

"Sedang jalan nego-negonya untuk melakukan langkah-langkah penyelematan dan pembebasan tanpa mengorbankan satu jiwa pun, baik dari pihak penyandera maupun tersandera. Kita kan harus menyelematkan," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12/2019).

Mahfud mengatakan, sampai saat ini kelompok Abu Sayyaf masih menutup diri.

Baca juga: 3 WNI Disandera Abu Sayyaf, Polri Kerja Sama dengan Badan Anti-Penculikan Filipina

Kendati demikian, ia memastikan pemerintah tak akan begitu saja menuruti kelompok Abu Sayyaf yang meminta tebusan sekitar Rp 8,3 miliar.

"Ya kan minta tebusannya Rp 8,3 miliar kan, tapi kalau kita nuruti tebusan terus, masa kalah sama perampok," ujarnya.

Mahfud menambahkan, pemerintah kedua negara masih melakukan komunikasi intensif terkait upaya pembebasan tiga WNI yang disandera Abu Sayyaf ini.

Baca juga: Fadli Zon Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Cegah Penyanderaan WNI oleh Abu Sayyaf

Penyanderaan tiga nelayan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf diketahui lewat sebuah video di Facebook. Dalam video itu, para nelayan mengirim pesan agar Jokowi membebaskan mereka dengan membayar tebusan.

Tiga WNI itu adalah Maharudin Lunani (48), Muhammad Farhan (27), dan Samiun Maneu (27).

Ketiganya diculik kelompok teroris saat sedang melaut dan memancing udang di Pulau Tambisan, Lahad Datu, Sabah, pada 24 September 2019.

Kompas TV Keluarga korban sandera Abu Sayyaf yang berada di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara mengharapkan bantuan Pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan 3 WNI yang saat ini disandera Abu Sayyaf. Keluarga salah satu sandera atas nama Maharuddin Lunani sempat berkomunikasi dengan para korban sandera pekan ini. Keluarga mengatakan Maharudin menyebut kondisinya saat ini dalam keadaan baik. Wa Daya, istri dari korban sandera Maharuddin Lunani mengatakan suaminya dan seorang anaknya Muhamad Fatar berada dalam 1 kapal dan telah disandera sejak 23 September 2019. Sebelumnya Abu Sayyaf menangkap 3 WNI masing masing bernama Samiun Maneu, Maharuddin Lunani dan Muhamad Farhan. Sementara Wakil Wali Kota Baubau, La ode Ahmad Monianse membenarkan 3 warga yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf merupakan warga Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi. Ia mengatakan kasus ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Baubau dan meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri membantu pembebasan ketiganya. Ia berharap ketiganya bisa dibebaskan dengan selamat. Kelompok Abu Sayyaf menuntut tebusan sebesar 30 juta peso atau sekitar Rp8 miliar untuk pembebasan ketiganya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina untuk membantu pembebasan 3 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sudah bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina saat KTT Asean dan Korsel beberapa waktu lalu untuk meminta bantuan pembebasan 3 WNI yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf. Tidak hanya itu Presiden Jokowi menurut Retno juga telah menemui Presiden Filipina Rodrigo Duterte agar otoritas Filipina mengintensifkan upaya pembebasan 3 WNI yang menjadi korban penculikan kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina. #WNIDisandera #AbuSayyaf #Filipina
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com