Polri Tolak Laporan Henry Yosodiningrat soal Dugaan Pelecehan Rocky Gerung terhadap Jokowi

Kompas.com - 09/12/2019, 16:00 WIB

Achmad Nasrudin Yahya,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI-P Henry Yosodiningrat meminta polisi menangkap dan menahan Pimpinan FPI Rizieq Shihab di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/1/2017).(Ambaranie Nadia K.M)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menolak laporan politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat mengenai dugaan pelecehan mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penolakan itu disebabkan karena tak adanya kuasa hukum Jokowi, baik secara pribadi maupun presiden.

"Saya keluar dari ruangan ini setelah menunggu selama 4,5 jam dengan rasa kecewa terhadap Polri melalui SPKT karena tidak ada kepastian. Awalnya mereka menanyakan mana kuasa dari Jokowi selaku pribadi maupun selaku presiden," ujar Henry di Bareskrim Polri, Senin (9/12/2019).

Henry menyatakan, pihaknya melakukan laporan tersebut bukan semata-mata mewakili kepentingan hukum Jokowi.

Dia mengatakan, laporan tersebut murni panggilan sebagai warga bangsa Indonesia.

"Untuk kepentingan hukum dan kapasitas saya sebagai pribadi dan bangsa Indonesia saya putra daerah Lampung, saya mantan anggota DPR RI dari Lampung," katanya.

"Rakyat lampung kecewa, sedih, pedih melihat presidennya dicaci maki, dikatakan tidak paham Pancasila, tidak mengerti Pancasila, hanya hafal Pancasila. Sekarang saya kembali, saya pulang karena 4,5 jam (menunggu kepastian) saya di sini," ucap dia.

Diketahui, Rocky menyampaikan pernyataan mengenai Jokowi tak paham Pancasila dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (3/12/2019).

Dia menyebut masyarakat Indonesia tak ada yang paham mengenai Pancasila, termasuk Jokowi itu sendiri.

Rocky menilai, Jokowi hanya menghafal tanpa memahami Pancasila itu sendiri.

“Saya tidak pancasilais, siapa yang berhak menghukum atau mengevaluasi saya? Harus orang yang pancasilais, lalu siapa? Tidak ada tuh. Jadi sekali lagi, polisi pancasila, presiden juga tak mengerti pancasila. Dia hafal tapi dia nggak ngerti. Kalau dia paham, dia nggak berutang, dia nggak naikin BPJS,” terang Rocky.

Kompas TV

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman menegaskan Presiden Joko Widodo tidak antikritik. Namun, ia ingatkan pada pengkritik Jokowi untuk hati-hati dan jangan sampai mengarah pada fitnah atau pencemaran nama baik.

"Hati-hati karena kritik secara akademis, secara logis, harus dibedakan dengan fitnah atau pencemaran. Jadi hati-hati," kata Fadjroel kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Hal itu disampaikan Fadjroel dalam menanggapi pengamat politik Rocky Gerung. Fadjroel Rachman pun enggan menyimpulkan pernyataan Rocky adalah kritik atau fitnah.

Dikutip dari Tribunnews.com, pengamat politik Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi tidak mengerti Pancasila. Hal itu ia ucapkan saat menjadi pembicara di ILC, Selasa (3/12/2019), dengan tema Maju Mundur Izin FPI. Sementara itu, politisi PDI-P Junimart Girsang saat ini sedang mempertimbangkan apakah akan melaporkan pernyataan Rocky itu ke pihak kepolisian.

#RockyGerung #Istana #PengkritikPresiden

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.