Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Angkie Yudistia, menilai bahwa kelompok disabilitas perempuan masih terpinggirkan dalam kehidupan politik dan publik.

Padahal, partisipasi perempuan disabilitas dalam proses politik akan mendorong peningkatan status mereka sebagai warga negara yang setara dengan masyarakat pada umumnya.

Hal ini disampaikan Angkie Yudistia dalam forum Dialog Regional ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) di Bangkok, Thailand.

"Dari sekitar 90 juta orang penyandang disabilitas di Asia Tenggara, diperkirakan sekitar 60 persen di antaranya atau 54 juta orang merupakan perempuan," kata Angkie melalui keterangan tertulis, Jumat (6/12/2019).

"Namun, baik perempuan dengan disabilitas maupun persons with disabilities (PwD) dengan identitas gender terpinggirkan lainnya masih kurang terwakili dalam kehidupan politik dan publik," tuturnya.

Baca juga: Harapan di Pundak Angkie Yudistia: Melawan Stigma Disabilitas

Atas hal tersebut, dalam forum dialog AICHR, Angkie merekomendasikan sejumlah hal.

Pertama, melibatkan perempuan disabilitas dalam perumusan kebijakan nasional. Tidak hanya itu, mereka juga bisa dilibatkan dalam proses pelaksanaan kebijakan, sampai pemantauan yang melibatkan pemangku kepentingan.

Dalam forum yang melibatkan sejumlah negara di Asia itu juga disepakati bahwa negara-negara peserta AICHR harus dapat membentuk kelompok kerja yang melibatkan pakar untuk berbagi informasi dan berkolaborasi, untuk memastikan penyandang disabilitas perempuan tidak dirugikan.

"Negara-negara ASEAN juga diharapkan dapat lebih melibatkan perempuan disabilitas dan rekan-rekan lainnya untuk aktif dalam partai politik, serta memberdayakan mereka sebagai peserta aktif dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan visibilitas lahirnya para pemimpin dari kelompok disabilitas," ujar Angkie.

Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Angkie, perlu pemahaman untuk menciptakan peluang atas partisipasi politik penyandang disabilitas.

Bahkan, akan lebih baik lagi tidak hanya untuk disabilitas perempuan, tapi juga laki-laki dengan beragam identitas sosial lainnya seperti etnis, usia, dan status migrasi.

Baca juga: Angkie Yudistia, Staf Khusus Jokowi, Kisah Titik Bangkit di Kampus dan Perjuangan yang Belum Selesai

Meskipun untuk mewujudkannya tidak mudah, tetapi Angkie tetap berharap rekomendasi dan kesepakatan itu dapat diwujudkan

Setidaknya, kaum disabilitas, apalagi perempuan, mampu mendorong kesejahteraan perekonomian keluarga.

"Saya harus akui, banyak program sudah dibuat, tapi hasilnya masih tetap saja sulit. Saya berharap, perempuan disabilitas sebaiknya berdaya, dalam hal apa pun," tutur Angkie.

"Tidak harus bekerja full time, tapi setidaknya ekonomi keluarga tidak bertumpu pada satu pemasukan," kata dia.