Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Agnes Setyowati
Akademisi

Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Meraih gelar doktor Ilmu Susastra dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Aktif sebagai tim redaksi Jurnal Wahana FISIB Universitas Pakuan, Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) Komisariat  Bogor, dan anggota Manassa (Masyarakat Pernaskahan Nusantara). Meminati penelitian di bidang representasi identitas dan kajian budaya.

Harapan di Pundak Angkie Yudistia: Melawan Stigma Disabilitas

Kompas.com - 03/12/2019, 20:41 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Setiap 3 Desember dunia memperingati hari disabilitas internasional. Di Indonesia, sosok Angkie Yudistia yang ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden memberi harapan penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas.

Baca juga: Angkie Yudistia, Penyandang Tunarungu Berprestasi yang Jadi Staf Khusus Presiden

Suara tentang penyetaraan peran penyandang disabilitas di negara ini perlu terus digaungkan. Ini seiring dengan semangat nilai-nilai Pancasila terutama kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

Indonesia masih membutuhkan perjuangan keras untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas. Masyarakat juga perlu terus diedukasi untuk peka dan peduli terhadap penyandang disabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Baca juga: Stafsus Jokowi Angkie Yudistia: Sudah Waktunya Disabilitas Dianggap Setara

Terpilihnya Angkie Yudistia sebagai staf khusus yang menangani penyandang disabilitas dan Juru Bicara Presiden bidang sosial membuka harapan baru bagi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai visi Indonesia inklusi, disabilitas unggul, seperti tertuang dalam tema hari penyandang disabilitas sedunia tahun 2019.

Langkah Presiden Jokowi menunjuk Angkie sangat layak diapresiasi. Ini adalah
langkah baru pemerintah dalam mencapai visi sumber daya manusia unggul dan melaksanakan amanat UU di atas.

Di antara negara-negara di Asia, Jepang adalah negara yang pantas dicontoh dalam soal perhatian pemerintahnya terhadap penyandang disabilitas,

Penyandang disabilitas melintasi area stan pada peringatan Hari Disabilitas Internasional di Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Selasa, (3/12/2019). Puluhan stan memamerkan berbagai macam hasil karya penyandang disabilitas, hingga layanan kesehatan gratis khusus.KOMPAS.com/M ZAENUDDIN Penyandang disabilitas melintasi area stan pada peringatan Hari Disabilitas Internasional di Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Selasa, (3/12/2019). Puluhan stan memamerkan berbagai macam hasil karya penyandang disabilitas, hingga layanan kesehatan gratis khusus.

Menurut penuturan seorang penyandang disabilitas Christie Damayanti, Jepang adalah satu-satunya negara yang 100 persen ramah difabel.

Dibanding Jepang, pekerjaan rumah Indonesia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas masih amat banyak.

Di dalam keluarga dan masyarakat kita, penyandang disabilitas masih kerap direndahkan. Masih banyak keluarga dan masyarakat yang menganggap disabilitas sebagai aib, kutukan, dan memalukan.

Tak sedikit keluarga yang memilih tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang memiliki disabilitas.

Ada juga kelompok masyarakat yang masih menganggap penyandang disabilitas sama dengan orang sakit yang tidak berdaya sehingga tidak perlu diberi pendidikan dan pekerjaan.

Menghilangkan stigma

Menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas merupakan hal pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.

Pemerintah diharapkan menyediakan infrastruktur yang memungkinkan penyandang disabilitas bisa berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

Sebagai persoalan multisektor, pemerintah diharapkan melibatkan berbagai aspek dalam penanganannya baik aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, trasnportasi, komunikasi, politik dan budaya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com