Ini Mata Rantai Korupsi Politikus dan Pengusaha Menurut Emil Salim...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Emil Salim mengungkap mata rantai praktik koruptif antara pengusaha dan politikus menggunakan sumber daya alam.

Dalam diskusi bertajuk 'Menakar Komitmen Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan HAM dalam Lima Tahun ke Depan' di Hotel Mercure, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019), Emil menjelaskan bahwa praktik koruptif berawal dari ketiadaan dana partai politik.

"Pemerintah dipimpin dari (peserta) pemilu yang didominasi parpol. Yang jadi masalah, parpol di negara berkembang itu tidak punya uang. Siapa yang punya uang? Pengusaha," ujar Emil membuka diskusi.

"Lalu, bagaimana pengusaha cari uang? Dengan menggunakan sumber daya alam. Hutan, kekayaan bumi (tambang dan batu bara) serta laut," lanjut dia.

Baca juga: Sri Mulyani Jengkel Kasus Korupsi Tutupi Kinerja Positif Kemenkeu

Emil melanjutkan, dalam kondisi ini, politikus dan pengusaha membutuhkan satu sama lain.

Politikus melalui parpolnya membutuhkan dana untuk merebut kekuasaan. Sementara, pengusaha butuh politikus yang mengurus negara agar bisnis dan usahanya tetap berjalan lancar.

Pesta demokrasi, yakni pemilu atau pilkada , lanjut Emil, merupakan momentum 'perkawinan' antara kedua kelompok itu.

"Pengusaha perlu ini supaya diterima pemerintah. Bagaimana diterima pemerintah? Melalui politik. Siapa pemain politik? Parpol. Bagaimana bisa rangkul parpol? Saat ada pemilu," papar Emil.

Emil mengakui, biaya politik saat ini sangat tinggi. Ia menyebut, biaya yang dibutuhkan mencapai ratusan miliar agar partai politik mendukungnya.

"Jadi, (politikus) harus jual diri (ke pengusaha). Maka politisi jadi disandera oleh si pemilik uang," ujar Emil.

Baca juga: Emil Salim: UU KPK Hasil Revisi Bawa Kita Kembali ke Era Korupsi

Setelah keinginan politikus tercapai, lanjut Emil, pengusaha pun menagih apa-apa saja yang dia butuhkan agar bisnis dan usahanya tetap berjalan lancar. Bahkan berkembang dibandingkan yang sebelumnya.

Setelah itu, tak menutup kemungkinan pengusaha nekat meminta agar politikus yang sudah masuk ke dalam pemerintahan memberikan, misalnya konsesi lahan.

"Si pemilik uang yang berkata, aku perlu konsesi wilayah itu, aku perlu pertambangan itu, macan- macam. Maka lahirlah kolusi antara donatur pengusaha," ujar Emil.

"Anggota parpol yang terpilih tapi tidak punya uang itu bergabung dengan pemerintah ya sehingga lahirlah korupsi," lanjut dia.