Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Pimpinan Golkar DKI Jakarta Yakin Munas 2019 Demokratis

Kompas.com - 01/12/2019, 15:31 WIB
Kurniasih Budi

Penulis


KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Partai Golkar DKI Jakarta, Rizal Mallarangeng berpendapat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar bakal berlangsung demokratis.

Jelang forum tertinggi Partai Golkar yang akan dibuka 3 Desember 2019, suhu politik di internal partai itu mulai meninggi.

Sejumlah kubu pun seolah terbentuk dan saling lempar opini politis untuk menyerang pesaing.

“Wajarlah. Golkar memang partai besar. Makin tinggi pohon, makin banyak angin. Tapi, Munas pada akhirnya akan damai dan demokratis,” kata Rizal dalam pernyataan tertulis, Minggu (1/12/2019).

Baca juga: Mekeng Optimistis Munas Golkar Lancar

Apalagi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah mengantongi dukungan mayoritas.

“Dia akan terpilih kembali menjadi Ketum Golkar. Insya Allah," ujarnya.

Tudingan kubu Bamsoet

Ia pun merespon pernyataan kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet), soal Plt Ketua DPD Golkar di berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta.

“Kritik seperti itu dicari-cari. Plt itu bukan orang, tapi lembaga. Sejauh prosedur penetapannya sah, ya tidak ada masalah. Hak suaranya tidak berbeda dengan ketua definitif," kata dia.

DPD DKI Jakarta yang selama ini ia pimpin pun telah menggelar rapat pleno.

Dalam rapat tersebut, ia menambahkan, DPD Golkar Jakarta sepakat mendukung Airlangga.

"Keputusan inilah yang kami bawa ke Munas. Jadi tidak sembarangan, tetapi terlembaga. Bukan orang, tapi organisasi. Itu esensinya," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).KOMPAS.com/Devina Halim Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).

Rizal pun menjelaskan, masa jabatan Plt yang dituding berkepanjangan wajib dilihat konteksnya.

“Saya ditunjuk menjadi Plt Ketua DKI saat kampanye Pemilu 2019 akan dimulai. Konsentrasi kita ke sana, bukan kompetisi internal. Setelah Pemilu, kami rapat pleno, dan diputuskan bahwa Musda DKI akan diadakan pada 2020. Jadi urutannya bagus, Munas dulu dan setelah itu Musda," ujar dia.

Ia menegaskan, keputusan tersebut bukanlah ide orang per orang.

“Itu keputusan organisasi yang bersifat kolektif kolegial. Itu yang perlu dimengerti,” ujarnya.

Selain itu, ia mengajak seluruh kader Partai Golkar menyambut Munas dengan semangat kebersamaan.

“Kompetisi adalah hal yang biasa. Malah bagus. Tapi ia harus menjadi proses yang membesarkan partai, bukan memecah-belah. Golkar partai besar, kita harus membuatnya lebih besar lagi, bersama-sama," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com