Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi dan Jonan Diisukan Jadi Bos BUMN, Ini Kata Istana

Kompas.com - 26/11/2019, 16:20 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai wajar jika Presiden Joko Widodo memilih mantan menterinya untuk duduk sebagai bos di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebab, Presiden Jokowi sudah mengetahui bagaimana kinerja para bekas menterinya itu setelah sekian lama bekerja bersama.

"Dari sisi profesionalitas sudah dikenali kinerjanya, itu juga menjadi pertimbangan karena pengalaman mengelola birokrasi itu sebagai capital (modal) untuk bekerja," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Belum Move On dari Susi dan Jonan? Ini Momen Pertama Saat Keduanya Jabat Menteri

Hal ini disampaikan Moeldoko menangapi isu sejumlah mantan menteri Kabinet Kerja akan menjabat sebagai bos BUMN. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan bahwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan menjabat Dirut PT PLN.

Selain itu, muncul kabar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan juga akan menjabat bos BUMN.

Moeldoko tidak membenarkan dan juga tidak membantah kabar tersebut. Ia meminta wartawan memastikan langsung kepada Presiden Jokowi atau Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya tidak mau mengomentari lebih jauh, karena ini berkaitan kebijakan yang otoritasnya berada di Presiden atau berada di Kementerian yang bersangkutan," kata dia.

Sebelumnya, staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membenarkan bahwa akan ada sejumlah mantan menteri yang mengisi jabatan bos BUMN.

Baca juga: Ikuti Ahok, Susi dan Jonan Akan Jadi Petinggi di BUMN?

“Ada mantan menteri, wamen (yang akan mengisi jabatan di perusahaan BUMN). Pokoknya ada lagi (mantan menteri dan wamen) yang lain. Kita lagi cari-cari untuk melengkapi BUMN kita, tapi yang cocok ya,” ujar Arya.

Namun, Arya enggan mengungkapkan siapa mantan menteri dan wakil menteri yang dimaksud tersebut. Termasuk, di BUMN mana mereka akan ditempatkan

"Pokoknya seluruh direksi dan komisaris di BUMN akan kita evaluasi,” kata Arya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com