Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Gerindra Prediksi Pertamina Jadi Batu Lompatan Ahok Sebelum Jadi Menteri

Kompas.com - 25/11/2019, 17:25 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono memprediksi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak akan lama menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Menurut Arief, Ahok akan menduduki posisi jabatan publik di Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Joko Widodo pada periode kedua kepemimpinannya saat ini.

"Posisi Ahok jadi Komut Pertamina ini cuma sebagai batu lompatan saja, untuk mengembalikan Ahok dalam jabatan publik," kata Arief melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (25/11/2019).

"Dengan demikian akan mudah untuk Ahok yang memang punya integritas dan kejujuran dalam bekerja untuk bisa membantu Joko Widodo di kabinetnya," ujar Arief.

Baca juga: Ahok Jabat Komisaris Utama Pertamina

Keyakinan itu merujuk pernyataan Jokowi saat menyampaikan pidato pelantikan saat siding paripurna MPR pada 20 Oktober lalu.

Saat itu, Jokowi menyatakan tidak akan memberi ampun kepada menteri yang tidak serius dalam bekerja. Bahkan, Jokowi mengancam akan mencopotnya.

Ia pun meyakini akan terjadi pergantian struktur kabinet tahun depan bila terbukti ada menteri yang tidak bekerja dengan baik.

Di samping itu, juga karena adanya persaingan antar-elite partai politik yang turut mengakibatkan terjadinya reshuffle kabinet.

"Apalagi Joko Widodo itu presiden yang selalu bekerja berdasarkan data data dan berorientasi selalu pada hasil kinerja. Jadi Ahok pasti sedang disiapkan nantinya untuk posisi menteri saat ada reshuffle kabinet tahun depan," ucap Arief.

Baca juga: Ahok Minta Bantuan dari Masyarakat Awasi Kinerja Pertamina

Untuk diketahui, Jokowi dan Ahok pernah bekerja sama saat masih memimpin DKI Jakarta. Ketika Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Ahok menjadi wakil gubernur.

Setelah Jokowi melenggang ke Istana, Ahok menggantikan posisi Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta.

Arief menilai, Jokowi membutuhkan sosok seperti Ahok untuk membantunya dalam bekerja.

"Karena Joko Widodo untuk periode kedua ini butuh menteri model kayak Ahok yang gila kerja, cepat tanggap akan keinginan Joko Widodo untuk kesuksesan program-program pemerintahan Joko Widodo," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com