Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Ungkap Banyak Kiai Dilatih Jadi Bankir dan Bankir Dilatih Ekonomi Syariah

Kompas.com - 25/11/2019, 13:12 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya fatwa dari Dewan Nasional Syariah untuk dipelajari di program studi ekonomi dan keuangan syariah.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menerima Pengurus Pusat Asosiasi Program Studi Hukum Syariah (APHESI) di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (25/11/2019).

"Kita sudah ada fatwa dari majelis ulama melalui Dewan Syariah Nasional. Itu harus jadi perhatian dalam program studi," kata Ma'ruf Amin.

Dia mengatakan, pembelajaran itu penting dilakukan, mengingat operasional dalam ekonomi dan keuangan syariah didasarkan kepada fatwa-fatwa tersebut.

Baca juga: BI: Ekonomi Global Melambat, Ekonomi Syariah Bisa Terus Tumbuh

Selain itu, operasionalnya juga didasarkan pada peraturan-peraturan otoritas lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), hingga peraturan sukuk di Kementerian Keuangan.

"Sehingga seluruhnya jadi aturan yang harus diketahui," kata dia.

Saat ini, kata dia, banyak kiai yang dilatih menjadi bankir, serta bankir juga banyak yang dilatih untuk mengerti soal ekonomi syariah.

Ke depan, pihaknya tak hanya ingin agar kiai atau bankir tersebut dilatih tetapi dasar pemahaman soal itu sudah lahir dari proses pendidikan.

"Jadi memang sejak awal sudah paham. Masih S1, S2 apalagi S3 sudah paham betul tentang ekonomi syariah, perbankan, asuransi. Tidak hanya dari manajemen tapi dari hukumnya juga," kata dia.

Baca juga: BI Dorong Sinergi untuk Bangun Ekonomi Syariah

Oleh karena itu, pihaknya pun berharap agar asosiasi tersebut bisa membantu dalam mengembangkan pemahaman soal ekonomi dan keuangan syariah pada program studi ekonomi dan syariah.

Sementara itu, Ketua Umum APHESI Muhammad Nur Yasin mengatakan, organisasi tersebut telah didirikan sejak tahun 2017 dari berbagai kampus.

Belum lama ini, pada Oktober 2019 organisasi tersebut baru menyelenggarakan musyawah nasional (munas) di Batu, Malang dan telah terbentuk pengurus sementara atau mendekati final periode 2019-2022.

"Mohon berkenan Pak Wapres menjadi dewan pembina karena beliau guru besar pertama ilmu ekonomi syariah," kata dia.

Dia mengatakan, asosiasi tersebut telah berhasil melacak ada 60 program S1 untuk Hukum Ekonomi Syariah di UIN, IAIN, dan STAIN serta beberapa perguruan tinggi swasta, kemudian 8 program untuk S2

"Banyaknya ini menunjukkan bahwa mahasiwa dalam program ini bisa berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Kami mengelola kurang-lebih 30.000 mahasiswa hukum ekonomi syariah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com