Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengetahuan Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani dalam kasus pekerjaan sub-kontraktif fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hal itu menjadi materi pemeriksaan terhadap Desi selaku eks Kepala Divisi III PT Waskita Karya.

"Kami mendalami lebih lanjut pengetahuan dan peran yang bersangkutan ketika menjadi kepala divisi di waskita karya. Pertaman pengetahuan terkait dengan sejumlah proyek-proyek sub-kontrak," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (21/11/2019).

Febri mengatakan, penyidik menduga proyek sub-kontrak fiktif di PT Waskita Karya telah berlangsung cukup lama, termasuk pada divisi yang sempat dipimpin Desi.

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara kasus tindak pidana korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemerintah Kota Bandung di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/11/2019). KPK telah menerima hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka perhitungan dugaan kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut sebesar Rp69 miliar dari realisasi anggaran sekitar Rp115 miliar. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

"Itu salah satu poin yang kami dalami lebih lanjut bagaimana prosesnya karena ada keputusan, ada pertemuan, pembicaraan-pembicaraan dalam sebuah perusahaan termasuk BUMN" ujar Febri.

Ia menyebut, sudah ada 14 proyek yang diidentifikasi penyidik. Angka itu pun dapat terus bertambah selama ada cukup bukti.

Di samping itu, Febri mengingatkan kepada pejabat BUMN untuk kooperatif memenuhi panggilan KPK.

Hal ini disampaikan Febri karema Desi sempat beberapa kali tak menghadiri panggilan hingga KPK mengirim surat ke Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca juga: Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

"Kami menghormati alasan-alasan yang patut menurut hukum. Namun perlu dipahami, ketika dipanggil sebagai saksi, itu merupakan kewajiban hukum. Ini kami harap bisa dipahami oleh pejabat kementerian BUMN atau kementerian lain agar kooperatif," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu Fathor Rachman selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya pada periode 2011-2013 dan Yuly Ariandi Siregar selaku Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya pada periode 2010-2014.

Fathor dan Yuly diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikembangkan oleh perusahaan.

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain. Akan tetapi, tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh 4 perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini oleh KPK.

KPK menduga empat perusahaan subkontraktor itu tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Baca juga: Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.

Namun, selanjutnya perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan Fathor dan Yuly.

Perkiraan kerugian negara dari dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua pegawai PT Waskita Karya (Persero), Tbk mencapai Rp 186 miliar.